Sengketa Tanah, Warga Sekitar Dermaga Ambarita Gugat Bupati Samosir dan Kemenhub

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Spanduk protes bertuliskan "Tanah seluas 7011 M2 sedang dalam proses sengketa di PTUN Medan antara Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita dan Perantau melawan Bupati dan Dirjen Perhubungan Darat" terpampang di depan rumah warga Sekitar Dermaga Ambarita, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Senin (14/9/2020).

Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita dan Perantau (LKMLAP) Monang Ambarita menyampaikan hingga saat ini pengerjaan pelebaran pelabuhan KM Ihan Batak di Desa Ambarita masih dalam sengketa.

"Terus terang kami mendukung pembangunan, tapi jelas menolak penggusuran," kata Monang Sidabutar.

Hingga saat ini, selembar karton seukuran 30x60 cm bertuliskan "dilarang keras mengukur tanah milik warga tanpa persetujuan dari pemilik" terpampang di sudut kanan rumah milik St J Siallagan.

Monang Sidabutar berujar, persoalan ini sudah cukup lama.

Karenanya, mereka memprotes pemerintah melalui pemasangan poster dan spanduk karena mereka merasa terancam akan tergusur dari desanya seiring pembangunan Dermaga KM Ihan Batak di Ambarita oleh Kementerian Perhubungan.

Monang mengaku mendukung sepenuhnya pembangunan, namun menolak penggusuran.

Keberadaan mereka saat ini, katanya, sedang dalam ketidakpastian.

Sebelumnya, menanggapi hal itu Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan sesuai yang terdata saat ini di Pelabuhan Ambarita ada 24 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lahan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kata Rapidin, warga menempati berdasarkan sistem sewa.