Breaking News:

Izin Masih Berproses, Sebuah SMK di Humbahas Sudah Terima Peserta Didik, Siswa Terancam Ilegal

Pada kenyataaanya Cabang Disdik belum mengenal sekolah dimaksud secara administratif karena proses pengusulan izinnya masih dalam proses perizinan

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
JAJARAN Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumut di Lintong Nihuta Humbahas menertibkan spanduk penerimaan anak didik baru oleh Yayasan Viktori Dosroha. 

TRI BUN-MEDAN.COM, HUMBANG-HASUNDUTAN - SMK Swasta Viktori Dosroha Dolok Sanggul Humbang Hasundutan sudah menerima peserta didik baru. Padahal, sekolah itu tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara di Lintong Nihuta, sudah ada  36 anak didik baru yang diterima di sekolah menengah kejuruan ini. Sebanyak 25 anak didik baru  terdaftar pada kompetensi Teknik Bisnis dan Sepeda Motor dan 11 orang pada kompetensi Desain Grafis.

"Kami dari Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak menyetujui hal dimaksud. Dan pada prinsipnya tidak mengetahui tentang penerimaan siswa di SMK Viktori Dosroha," kata Tumbur Silitonga selaku Kepala Seksi Ketenagaan SMK Cabdis Disdik di Lintong Nihuta, Humbahas, Selasa (15/9/2020). 

Tumbur mengatakan pada kenyataaanya mereka belum mengenal sekolah dimaksud secara administratif karena proses pengusulan izinnya masih dalam proses perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Usai Pendaftaran Ulang PPDB 2020, SMP Negeri 2 Medan Lakukan MPLS Melalui Website Sekolah

"Izin itu harus dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara dan prosesnya secara online melalui aplikasi OSS dan masih berproses. Sementara secara pendampingan dan pembimbingan telah kami lakukan beberapa kali denganmelakukan kunjungan di lokasi rencana SMK Swasta Viktori Disroha," katanya.

Tumbur menyebut, adak didik baru SMK itu otomatis tidak terdata dalam sistem pendataan skala nasional yang terpadu yang merupakan sumber data utama pendidikan nasional atau dikenal dengan data pokok pendidikan atau Dapodik.

Data itu merupakan bagian dari program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

"Hal yang sangat kami sayangkan bila apa yang kami sarankan tidak diindahkan. Risikonya anak yang mereka terima sekarang terancam siswa yang Ilegal. Karena semua siswa yang ada saat ini mulai dari tingkat PAUD hingga pendidikan menengah harus terdata pada aplikasi Dapodik," paparnya.

Tumbur memastikan, karena belum memiliki izin resmi maka otomatis sekolah itu belum memiliki akun aplikasi Dapodik yang bisa diakses secara online.

"Sementara izin pendirian sekolah dan Izin pembukaan kompetensi yang dimaksud belum terbit dan NPSN sekolah untuk SMK Yayasan Viktori Dosroha belum ada, sehingga mereka belum mempunyai akun Aplikasi Dapodik," katanya.

Panitia PPDB Sumut Ungkap Alasan Utama Tidak Terpenuhi Kuota Seleksi Tahap 3

Dia mengatakan pihaknya sudah meminta pemilik Yayasan Viktori Dosroha mau legowo agar mengikuti saran agar mendaftarkan anak didik baru masuk ke sekolah yang sudah berizin resmi sesuai undang-undang.

"Kami tidak ingin menciderai masa depan generasi penerus bangsa. Dan sudah kami sarankan agar anak didik baru di Yayasan Viktori Dosroha dialihkan ke sekolah yang sudah resmi memiliki izin," pungkasnya.

Setelah berulangkali dihubungi Ridwan S Panjaitan selaku kepala sekolah SMK Swasta Viktori Dosroha belum menjawab permintaan konfirmasi yang disampaikan Tribun Medan. Hingga berita ini diturunkan, Ridwan belum berhasil dihubungi.

Namun pada Senin 14 September 2020 seseorang mengaku suruhan Ridwan S Panjaitan meminta agar berita ini tidak di ekspos kepada publik.(jun/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved