Fasilitas Publik Dirusak Dibakar Massa Tolak Omnibus Law, Mengejutkan Reaksi Anies pada Pendemo

Fasilitas Publik Dirusak Dibakar Massa Tolak Omnibus Law, Mengejutkan Reaksi Anies pada Pendemo

Aksi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law berujung rusuh dan rusaknya sejumlah fasilitas publik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.

“Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini insyaAllah bersih. Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman.

Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua,” kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam.

Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.

Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.

Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.

“Halte yang terbakar tentu tidak bisa malam ini, jadi halte-halte masih diukur seberapa besar nanti yang rusak total akan disiapkan halte sementara. DKI yang akan dibayai tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira Rp 25 miliar,” ujar Anies.

Meski menimbulkan kerusakan fasilitas publik, saat menemui massa aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam, Anies menegaskan aksi mereka adalah bentuk dari penegakkan keadilan.

Keadilan yang sudah semestinya menjadi hak dari setiap warga negara.

"Teman - teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan anda semua sedang menegakan keadilan. Jalankan dengan tertib," kata Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga mengaku telah mendengar aspirasi buruh, dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam agenda rapat bersama para gubernur seluruh Indonesia.

"Besok kita teruskan betul - betul akan teruskan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu," tegas dia.

Lebih lanjut Anies meminta seluruh pendemo membubarkan diri dengan tertib kembali ke rumah masing - masing. Para buruh diminta cukup memantau perkembangan perjuangan mereka dari rumah.

"Pantau ikuti perkembangan karena itu perjuangan kita semua," pungkasnya.

Selain menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok itu (Jumat, 9/10/2020) akan kami teruskan,” kata Anies.

Anies ingin ajak rapat para gubernur se Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, akan melakukan pertemuan dengan seluruh gubernur yang ada di Indonesia secara virtual pada Jumat (9/10/2020).

Pertemuannya itu dalam rangka membicarakan aspirasi masyarakat yang menolak adanya UU Cipta Kerja.

Menurut Anies, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Karena itu, Anies akan membahas aspirasi tersebut di tingkat APPSI yang kemudian hasilnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Hari ini kami menghormati hak warga negara, karena itu tadi kami dengar apa yang jadi aspirasi. Saya ingin kepada semua memastikan hak itu terjaga dan hak itu tidak hilang karena itulah negeri kita yang disebut sebagai negeri merdeka,” ujar Anies.

“Besok (Jumat, 9/10/2020) akan kami lakukan pertemuan itu. Jadi saya pastikan apa yang tadi disampaikan, akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua,” tambah Anies. 

Kepada wartawan, Anies mengaku pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan seluruh komponen masyarakat terhadap UU Cipta Karya. Apalagi aspirasi itu datangnya tidak hanya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah lain di Indonesia.

“Saya sampaikan agar kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirtasi dengan tertib dan baik,” jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah memandang, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi para demonstran sangatlah tepat.

Meski gejolak penolakan itu berasal dari kebijakan pemerintah pusat, namun Anies tetap memiliki kewajiban untuk menenangkan warganya yang protes terhadap kebijakan itu lewat unjuk rasa yang berujung ricuh.

“Anies mengambil momen yang tepat dari sisi pencitraan kalau dalam artian politik. Dan itu (kedatangan ke massa) juga bentuk tanggung jawab dia (Anies) sebagai kepala daerah,” kata Trubus saat dihubungi pada Kamis (8/10/2020) malam.

Trubus mengatakan, kehadiran Anies ke massa juga bisa dikatakan mewakili kehadiran pemerintah pusat yang berhalangan hadir dalam aksi unjuk rasa itu.

Apalagi Anies yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, telah berjanji akan membahas soal penolakan tersebut bersama para gubernur lainnya.

“Jadi yang muncul itu tanggung jawab dia sebagai gubernur, karena presidennya nggak ada. Artinya pemerintah pusat tidak menghadiri, yah dia sebagai penguasa wilayah Jakarta dan sementara demonstrasinya di situ jadi dia datang,” jelasnya.

“Seperti halnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang menemui massa. Jadi, sama menunjukkan ada tanggung jawab sebagai kepala daerah,” tambahnya.

Namun dibalik itu, Trubus memandang ada kesan politik saat kedua kepala daerah itu mendatangi massa.

Kesan politik yang dimaksud adalah membangun kepercayaan publik bahwa mereka ada di barisan masyarakat.

“Yah sedikit pencitraan politik, termasuk (gubernur) Jawa Barat juga. Karena Jawa Barat juga menyatakan ketidaksetujuannya juga kan, bahkan mengirim surat kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Sebut 11 Halte Transjakarta Rusak, Biaya Perbaikan Sekitar Rp 25 miliar, Meski Berbau Pencitraan,Pengamat sebut Tindakan Anies dan Ridwan Kamil Temui Demonstrans Sudah Tepat