Breaking News:

Anggota DPRD Minta Pemko Medan Tetap Upayakan Program Bedah Rumah Bagi Warga Miskin

Habib dari Dapil V berharap dengan adanya Perda ini, tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Medan.

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRI BUN MEDAN/HO
Habiburrahman Sinuraya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya meminta Pemko Medan segera laksanakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Hal ini disampaikan Habibburahman dalam Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015, di dua lokasi diantaranya
Jalan Bunga Kardiol Nomor 86 B Kelurahan Baru Ladang Bambu , Kecamatan Medan tuntungan dan Jalan Bunga Pariama Kelurahan baru ladang bambu, Kecamatan Medan Tuntungan.

"Kalau Pemko Medan benar-benar menerapkan Perda No 5 Tahun 2015 penaggulangan Kemiskinan maka, penduduk Kota Medan tidak ada lagi yang warga yang miskin. Semuanya warga Medan akan lebih sejahtera," katanya.

Habib dari Dapil V berharap dengan adanya Perda ini, tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Medan.

Baca juga: Tahun 2020, Kecamatan Pancur Batu Beberapa Kali Gelar Bedah Rumah

Ia mengatakan sudah saatnya Dinas Sosial melakukan pendataan ulang dan baru, terkait angka- angka kemiskinan di Kota Medan, apalagi setelah dilanda pandemi Covid-19 banyak warga yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan.

Dari data tersebut katanya maka nantinya bisa dilihat berapa angka kemiskinan di Kota Medan, yang mendapatkan bantuan dari Pemko seperti halnya bantuan sembako, BPJS ataupun PKH.

"Jadi data ini setiap bulannya harus Uptodate, dengan begitu Dinas Sosial harus dapat berkoordinasi dengan Kepling, Kelurahan dan Kecamatan, di sini lah Dinas Sosial harus benar- benar berkolaborasi dengan pihak terkait dan instansi yang benar agar penangulangan kemiskinan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.

Selain itu katanya, Pemko Medan harus tetap memperjuangan adanya program bedah rumah bagi warga miskin yang rumahnya tidak layak huni.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19, masyarakat membutuhkan rumah yang layak huni agar meminimalisir terpapar dari Covid-19.

"Kita ingin warga punya tempat tinggal yang nyaman dan layak huni, apalagi ditengah pandemi ini," katanya.

Baca juga: Dipungli Kades untuk Prona dan Bedah Rumah, Warga Simartugan Dairi Lapor ke Bupati dan Kapolres

Habib menjelaskan, Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri 12 Bab dan 29 Pasal.

Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

"Sedangkan pada Bab IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik," katanya.

Selain itu katanya, Bab IV Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2015 ,Pemko Medan wajib merealisasikan dan melaksanakan program penagulanagan kemiskinan dengan menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).(cr21/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved