Breaking News:

Disebut Telantarkan Jasad Bayi Berusia 7 Bulan, Ini Jawaban RSUD HAMS Kisaran

Suasana RSUD H Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran sempat heboh, setelah adanya keluarga yang membawa paksa jasad seorang bayi berinisal YS

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Juang Naibaho

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Suasana RSUD H Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran sempat heboh, setelah adanya keluarga yang membawa paksa jasad seorang bayi berinisal YS (7 bulan) pada Selasa (20/10/2020) sekitar pukul 11.00 WIB.

Bayi itu sebelumnya dinyatakan reaktif covid-19.

Tetapi keluarga membawa paksa jasad tersebut, lantaran merasa ditelantarkan usai dinyatakan meninggal pada pukul 05.30 WIB.

Baca juga: Jasad Bayi Dibawa Paksa Ortunya dari RSUD Kisaran, Merasa Ditelantarkan, Didiagnosa Reaktif Covid-19

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran, Lobianna Nadeak, mengatakan bahwa lamanya penanganan terhadap jenazah YS lantaran timbul perdebatan keluarga yang mempersoalkan status reaktif covid-19.

"Kalau dokter menyatakan itu covid, kami dari manajemen, ya sudah berarti dia diisolasi, dia meninggal, kami lakukan penanganan sesuai standar protokol kesehatan. Dan sudah kami laporkan ke Gugus Tugas," kata Lobianna, Selasa.

Ia pun mengaku tak bisa berbuat banyak, ketika keluarga membawa paksa jasad YS dari rumah sakit, meski seharusnya penanganan terhadap jenazah tersebut harus sesuai protokol kesehatan.

Menurut Lobianna, peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi di RSUD HAMS Kisaran.

"Itu sudah di luar kuasa kami. Kami sudah lapor ke Gugus Tugas. Gugus Tugas itu sebenarnya yang lapor ke camat dan kelurahan. Camat itu yang panggil polisi setempat, dilaporkan. Kami kan hanya jalankan prosedur, perkara dia mau memaksakan itu, kami bukan mau betumbuk di rumah sakit, kan kami punya prosedur, kami punya aturan yang dijalankan. Kalau dia memaksa, itu hak dia," jelasnya.

Terkait adanya penolakkan keluarga atas status covid-19 terhadap YS, Lobianna menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dokter yang menangani langsung pasien, yakni dr Alfian Sp.A.

"Yang menyatakan dia covid itu dokter DPJP, dokter penanggung jawab, bukan manajemen. Dan itu hak dia sebagai dokter, bukan saya yang tentukan. Kalau saya aparatur pemerintah, pihak manajemen rumah sakit umum, kami hanya menjalankan prosedur," tegasnya.

"Dokter itu punya kolegium, ada kriteria dia untuk tentukan covid atau tidak," tambah Lobianna.

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved