Breaking News:

49 Hari Jelang Pilkada di Sumut

Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada Oleh Calon Wali Kota Medan, Ini Tanggapan Sekretaris

Dia juga menyampaikan perihal syarat-syarat dalam laporan tersebut. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam laporan tersebut.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/MAURITS
KETUA Bawaslu Medan, Payung Harahap. 

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Terkait adanya pelaporan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Akhyar Nasution sebagai calon Walikota Medan, Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap mengatakan, pihaknya masih melakukan klarifikasi.

"Kita tidak menguji identik atau juga kebenaran terhadap pelapor itu secara utuh. Tapi ketika dia terpenuhi dan juga sudah kita registrasi maka tindaklanjutnya adalah klarifikasi," ujar Payung Harahap kepada Tribunmedan.id di areal Kantor Bawaslu Medan, Rabu (21/10/2020).

Dikatakannya, proses klarifikasi ini merupakan kesempatan terlapor memberikan keterangan terkait laporan tersebut.

"Nah, klarifikasi yang di sini sebenarnya perlu kami tegaskan adalah memberikan kesempatan terhadap si terlapor untuk memberikan keterangan atas kepada dilaporkan oleh si pelapor," katanya.

"Jadi, bukan berarti kita datang ke sini seperti memeriksa, tidak. Tapi memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi," lanjutnya.

Dikatakannya, perihal syarat-syarat dalam laporan tersebut, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam laporan tersebut.

"Unsur-unsur syarat formil lokasi kejadian, saksinya ada. Pelapornya juga sesuai syaratnya ada tiga: pelapor yang pertama adalah warga kota Medan yang terdaftar dalam DPT, tim pemenangan dan juga pemantau pemilu. Nah, si pelapor sudah terpenuhi haknya, karena dia warga kota Medan dan terdaftar dalam DPT. Ini kita periksa maka tidak semua yang melapor itu kita terima, tidak," lanjutnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Akhyar Nasution Sebut Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tujuan klarifikasi, katanya, mMenindaklanjuti dan juga menyesuaikan terhadap aturan mana yang dilanggar, dan juga memastikan yang dilanggarnya.

"Sehingga yang kita klarifikasi juga bukan hanya beliau sebenarnya, yang di lokasi ada saksi dan pengelola tempat kita klarifikasi dan juga bisa saja nanti muncul apa yang dia sebutkan pada saat di klarifikasi. Ini ada orang yang disebutkan dan bisa juga potensi dan kita klarifikasi ulang," terangnya.

"Kalau hoax atau kita buktikan nanti tidak menguatkan untuk dijadikan pidana Pemilu ya disimpulkan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti. Untuk pelapor sendiri akibatnya tidak ada , tapi yang jelas ketika terpenuhi wajib kita tindaklanjuti. Paling sanksi moral, bahwa dia memberikan info yang belum akurat," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved