Breaking News:

Empat Hari Program Pemutihan, KUPT Samsat Kisaran Sebut Ada Kenaikan 30 Persen

Masyarakat yang hadir untuk membayar PKB atau BBNKB kendaraannya, belum sampai menimbulkan antrian panjang.

TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM
SUASANA loket UPT Samsat Kisaran pada Kamis (22/10/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Program pemutihan berupa keringanan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlangsung sejak Senin (19/10/2020) lalu, sedikit mempengaruhi para wajib pajak pemilik kendaraan di Kabupaten Asahan.

Meski dari pantauan Tribun-Medan.com di kantor UPT Samsat Kisaran, Jalan Ahmad Yani pada Kamis (22/10/2020), masyarakat yang hadir untuk membayar PKB atau BBNKB kendaraannya, belum sampai menimbulkan antrian panjang.

Kepala UPT Samsat Kisaran, Bayu Sogara Siregar menyebutkan, sejak berlakunya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB ada terjadi kenaikan pendapatan dari pemilik kendaraan yang membayar pajak sebesar 30 persen dari biasanya.

"Ada (kenaikan), tapi nggak sesignifikan seperti dua tahun lalu. Banyak wajib pajak berfikir, kalau BBN kendaraan (BBNKB) gratis, sementara program stimulus yang sekarang hanya denda BBN yang gratis. Tapi itu pun tetap berpengaruh, ada peningkatan 30 persen," sebut Bayu, Kamis (22/10/2020).

Ia pun menyebutkan, sejak kebijakan tersebut berjalan, rata-rata pendapatan UPT Samsat Kisaran dari PKB dan BBNKB per-harinya meningkat menjadi berkisar Rp 300 juta.

Jika tidak, sambung Bayu, maka per-harinya UPT Samsat Kisaran meraup pendapatan dari pajak kendaraan sebesar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta.

"Sebenarnya itu menurun setelah terjadi covid. Kalau sebelum covid, per-hari bisa mencapai Rp 250 juta sampai Rp 300 juta dari pajak kendaraan. Covid turut mempengaruhi," ujarnya.

Baca juga: Hari Kedua Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumut Capai Rp 16 Miliar

Bayu pun berharap masyarakat memanfaatkan program stimulus yang akan berlangsung hingga 14 November 2020 mendatang itu.

Sebab kebijakan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat yang memiliki tunggakkan pajak kendaraan, ditengah pandemi covid-19.

"Imbauan saya agar wajib pajak menggunakan kesempatan ini menyelesaikan masalah pajak kendaraan. Karena program Gubernur dan Wagub Sumut ini untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan tunggakkan pajak kendaraan," harapnya

"Jadi dengan situasi covid, ini lah salah satu cara agar mengurangi beban masyarakat dalam hal pajak kendaraan bermotor," pungkas Bayu.

Sementara itu, meskipun terjadi sedikit peningkatan, UPT Samsat Kisaran tetap memberlakukan protokol kesehatan kepada seluruh wajib pajak yang datang.

Mulai dari mengecek suhu tubuh para wajib pajak, serta mengatur jarak duduk masyarakat yang mengantri di loket pembayaran, sembari menunggu panggilan petugas.(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved