Bobby Nasution Berharap Sistem Harus Diubah Biar Tak Terjadi Lagi Korupsi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Calon Wali Kota Medan nomor urut dua, Bobby Nasution mengatakan, untuk menghindari adanya praktik korupsi apabila nantinya ia menjabat sebagai Wali Kota Medan, ia dan pasangannya Aulia Rahman berkomitmen akan mengubah sistem yang ada saat ini di Pemko Medan.

Selain itu kata Bobby, menghentikan praktik pungli yang menyengsarakan masyarakat juga menjadi prioritasnya apabila nantinya terpilih memimpin kota Medan.

"Pertama yang harus diubah adalah sistem, sama sumber daya manusianya, juga pola pikirnya, biar nggak terjadi lagi korupsi-korupsi, pungli dengan pikiran mau cepat dapat duit, ini harus kita hilangkan kedepannya," katanya usai menghadiri acara pembekalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, Selasa (27/10/2020).

Saat disinggung mengenai harta kekayaan Bobby yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan angka yang cukuo besar yakni Rp 54,86 miliar, Bobby dengan tegas mengatakan harta tersebut ia peroleh dari berbagai usaha yang digelutinya sejak duduk di bangku kuliah.

Baca juga: AKHIRNYA GERINDRA Bicara, Sindiran Relawan Jokowi soal Menteri Inisial P Diakhiri O, Manuver 2024

"Ya saya pengusaha sudah mulai dari kuliah, sebelum lulus kuliah juga saya sudah mulai usaha. Alhamdulillah (harta kekayaan) dari hasil usaha. Jadi dari mana lagi nih kalau bukan usaha, kalau korupsi saya bukan pejabat, belum jadi pejabat," katanya

Sementara itu, Aulia Rahman mengatakan pihaknya sangat setuju apa-apa yang dipaparkan dalam acara tersebut, dikatakannya masyarakat kota Medan saat ini membutuhkan sistem birokrasi yang terbuka dan tidak berbelit-belit.

"Kita memang sangat setuju pertemuan ini, karena memang sesuai dengan visi misi kita. Memang kita kedepannya pengen birokrasi yang terbuka. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Selain itu lanjut Aulia, transparansi pembangunan dan anggaran juga penting diketahui masyarakat, guna mencegah adanya perangkat pemerintahan atau Organisasi Oerangkat Daerah (OPD) yang korup.

"Kita ingin membuat rasa baru dalam pemerintahan kota Medan agar masyarakat bisa melihat, anggaran Medan itu kemana arahnya dan tujuannya. Ini sangat penting bagi kita dan ini salah satu proses pencegahan korupsi yang akan kami lakukan seandainya Allah mengizinkan kami memimpin," pungkasnya.(cr21/tribun-medan.com)