Breaking News:

34 Hari Jelang Pilkada di Sumut

Jika hingga Masa Tenang Tidak Ada Keberatan, APK Tidak Memenuhi Syarat Akan Dimusnahkan

Aksi penurunan ini dilakukan bagi APK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam artian tidak sesuai dengan desain yang telah disepakati.

TRIBUN MEDAN/M NASRUL
PETUGAS Bawaslu Karo melakukan penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak memenuhi syarat, Kamis (5/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEREK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo melakukan penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) milik pasangan calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Kamis (5/11/2020). Diketahui, aksi penurunan ini dilakukan bagi APK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam artian tidak sesuai dengan desain yang telah disepakati.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Karo Abraham Tarigan, penertiban ini dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017, nomor 11 tahun 2020, serta nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan kampanye.

Dikatakannya, di dalam peraturan tersebut dijelaskan jika APK yang tidak memenuhi syarat harus ditertibkan.

"Jadi apa saja materi yang diperbolehkan dimasukkan di dalam APK itukan sudah disepakati sebelumnya. Dengan ini, APK yang kita tertibkan hari ini adalah yang kita anggap dan terbukti berbeda dengan desain yang telah disepakati," ujar Abraham.

Amatan www.tribun-medan.com, penertiban APK hari ini dilakukan di empat kecamatan yaitu di Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Tigapanah, dan Kecamatan Merek.

Baca juga: Bawaslu Karo Tertibkan APK Tak Sesuai Desain yang Ditetapkan

Pada penertiban ini, Bawaslu juga turut didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Karo sebagai eksekutor, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan pihak dari Polres Tanah Karo.

Saat ditanya ke mana nantinya APK yang telah ditertibkan, Abraham menjelaskan jika nantinya APK tersebut akan diamankan terlebih dahulu di kantor Panwascam masing-masing kecamatan.

Kemudian, jika nantinya sampai batas waktu yang ditentukan pada saat masa tenang tidak ada pihak yang keberatan atas penertiban ini, maka APK tersebut akan dimusnahkan.

"Kalau sampai masa tenang nanti enggak ada pihak yang keberatan dan meminta APK tadi, maka nantinya APK yang kita tertibkan itu akan kita musnahkan dengan cara dibakar," ungkapnya.

Di tempat serupa, Kepala Satpol-PP Karo Hendrik P Tarigan, mengungkapkan untuk penertiban ini pihaknya hanya bertindak sebagai eksekutor.

Dirinya mengatakan, untuk penentuan mana saja yang harus ditertibkan itu merupakan wewenang dari Bawaslu.

Baca juga: Ismed Barus Dilantik Jadi PAW DPRD, Wabup Langkat Ucapkan Selamat dan Apresiasi

"Kalau apa saja materi dan mana saja yang enggak memenuhi syarat itu wewenang Bawaslu, di sini kita bertindak sebagai eksekutor sesuai dengan arahan dari Bawaslu," ucapnya.

Ditanya perihal berapa banyak personel yang dikerahkan, Hendrik menjelaskan jika pihaknya mengerahkan sebanyak 30 personel. Dirinya mengatakan, untuk tugas sendiri pihaknya menyesuaikan dengan keperluan dari Bawaslu mana saja zona yang akan ditertibkan.

"Kalau personel yang turun penertiban ada 30, untuk ASN kita ada lima yang ikut mengawasi. Kalau pembagiannya, kita mengikuti sistem dari Bawaslu," pungkasnya. (cr4/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved