TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Simalungun, Mulai Adil Saragih mengatakan sejumlah pelanggaran dilakukan paslon, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pangulu. Namun ia tak mau merinci siapa nama yang mereka panggil itu.

"Banyak (temuan pelanggaran), contohnya persoalan netralitas, persoalan kampanye tidak sesuai protokol Covid-19, keterlibatan pangulu," katanya saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2020) lalu.

Khusus keenam pangulu nagori yang dipanggil Bawaslu Simalungun, kata Mulia, mereka dipanggil bergiliran. Ada yang dipanggil pekan lalu dan sebagian dipanggil pekan ini.

Baca juga: Dukungan Kaum Emak-emak, Pengajian Fahmi-Ummi Ingin Paslon Akhyar-Salman Pimpin Medan

Keenam pangulu berasal dari Kecamatan Dolog Masagal, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Bandar Huluan dan Kecamatan Hatonduhan.

"Iya, kita mintai klarifikasi pekan lalu dan semalam. Selanjutnya kita akan melaksanakan pleno untuk melihat ada tidaknya pelanggaran. Nantilah kalau udah di-plenokan, saya akan infokan hasil klarifikasi dan kajiannya," katanya.

Sesuai aturan, bila keenam pangulu tersebut terbukti melakukan pelanggaran Pilkada, Bawaslu akan melaporkan hal ini ke atasan mereka, yaitu Bupati ataupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kalau (hasil pelanggaran) pangalu Nagori diteruskan ke Bupati Simalungun, dan kalau PNS baru ke KASN," katanya.(alj/tribun-medan.com)