Breaking News:

28 Hari Jelang Pilkada di Sumut

Bawaslu Toba Terima Sejumlah Laporan Kecurangan Kampanye Paslon

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toba terus mengawasi kampanye dua pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada 2020.

TRIBUN MEDAN/MAURITS PARDOSI
Simulasi pengamanan Pilkada di Kabupaten Toba dilaksanakan pada Selasa (10/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toba terus mengawasi kampanye dua pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Toba Romson Purba menyampaikan bahwa laporan dari masyarakat secara lisan tetap mereka tindak lanjuti sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

"Kalau pengaduan itu banyak tapi sistemnya secara lisan. Yang kita coba akomodir itu pada saat kampanye itu jumlahnya tidak memenuhi protokol kesehatan. Karena yang pertama sekali itu, yang kita awasi adalah adanya surat tanda terima pemberitahuan, itu yang pertama kepada kepolisian dengan tembusan kepada KPU atau Bawaslu," ujar Romson Purba, saat dikonfirmasi Tribun-Medan.com, Rabu (11/11/2020).

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan penerapan protokol kesehatan saat berkampanye yang bisa menjadi alasan membubarkan peserta kampanye.

"Yang kedua, protokol kesehatan bahwa jumlah itu tidak boleh lebih dari 50 orang. Jadi ada beberapa pertemuan itu yang dilakukan oleh Paslon yang kita berhentikan, kita bubarkan ketika dia tidak memenuhi protokol kesehatan," sambungnya.

Ia menuturkan bahwa ternyata ada juga kasus ASN yang diduga ikut serta dalam kampanye paslon dan telah mereka periksa.

"Terkait laporan pengaduan dari masyarakat, ada beberapa pengaduan itu. Pertama, Terkait adanya PNS yang dilaporkan karena dia mengkampanyekan paslon, kemudian itu sudah kita klarifikasi, karena tidak masuk dalam Undang-undang Pemilu," ujarnya.

Laporan lainnya, kepala desa (Kades) juga ikut serta dalam kampanye yang membuat adanya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

"Yang kedua itu, adanya kepala desa yang terindikasi atau diduga ikut dalam berkampanye atau bersamaan terhadap paslon. Kemudian itu, kita sudah rekomendasikan ke pihak Bupati untuk dilakukan sesuai dengan perundang-undangan," sambungnya.

Hingga saat ini, masih ada laporan yang sedang diperiksa oleh Bawaslu. Menurut dia, laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi lanjutan.

"Laporan yang sedang kita proses, ada empat yang sudah selesai, kemudian satu yang masih jalan karena itu butuh investigasi Bawaslu yang lebih lanjut. Tahap pertama kan sudah kita laksanakan, tapi ini belum bisa kita ekspos," ungkapnya.

Terkait rapid test bagi pengawas TPS, pihak Bawaslu akan mengadakan rapid test setelah pelantikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kita akan rapid pada tanggal 26 November nanti setelah kita berkoordinasi dulu kemudian Terkait yang seperti itu kan enggak boleh banyak-banyak berkumpul. Kita pake nanti sistem zona," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved