Sekelompok Massa Unjuk Rasa ke Bawaslu Binjai, Desak Tindak Tegas ASN yang Tidak Netral

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai bergerak melakukan aksi unjuk rasa atas sejumlah dugaan pelanggaran pemilu.

Massa yang terdiri dari puluhan orang mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermulyo Rejo, Binjai Timur, Rabu (11/11/2020)

Massa yang dikoordinatori oleh Ade Rinaldi mendesak agar Bawaslu Binjai selaku pengawas penyelenggaraan menindak tegas setiap pelanggaran dan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Selain itu, massa berharap Bawaslu Binjai tetap menjunjung tinggi netralitas.

"Kami Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Binjai meminta dengan tegas agar Bawaslu Kota Binjai sebagai pengawas pemilu menjalan peran fungsinya, dan tidak memihak. Kami meminta Bawaslu Kota Binjai transparan memproses setia laporan pelanggaran," kata Koordinator Aksi, Ade Rinaldi.

Massa juga menuntut agar Bawaslu Kota Binjai menindak tegas pelanggaran, dan laporan pelanggaran pilkada yang sudah disampaikan.

Salah satunya, massa juga meminta respon cepat Bawaslu Binjai menindak ASN yang diduga tidak netral memakai status jabatan yang diemban.

"Kami meminta Bawaslu Kota Binjai cepat memproses oknum ASN berinisial HSD dan DG yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Jika tidak diproses maka perlu dipertanyakan fungsi pengawasan pemilu tahun 2020," tukas Koordinator Lapangan, Zulham Efendi.

Dalam aksi ini, unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari puluhan personel dari Polres Binjai. Massa yang datang melakukan aksi unjuk rasa damai, hanya untuk menyampaikan aspirasi ke Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto.

Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto yang telah mengetahui adanya aksi unjuk rasa, menerima kehadiran massa. Di hadapan massa, pria bertubuh tinggi tegap ini menjelaskan, laporan Aparatur Sipil Negara yang masuk sudah diproses oleh Bawaslu Kota Binjai.

"Kami sudah memproses laporan yang disampaikan kawan-kawan dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai. Hingga saat ini yang sedang kami proses ada 7 PNS, terkait dugaan pelanggaran netralitas pada Pilkada Binjai 2020," kata Arie.

Arie Nurwanto juga menegaskan, laporan tersebut sudah tuntas diproses, dan sebagian sedang berjalan, karena waktu laporan masuk berbeda-beda. Dalam hal ini Bawaslu dalam dugaan tindak pidana netralitas ASN hanya memproses,yang menjatuhkan, menghukum dan memberi sanksi adalah Komisi ASN.

"Laporan pelanggaran yang masuk sudah kita proses dan sudah kita terus ke KASN. Tinggal KASN yang meneruskan ke Pemda setempat. Wewenang sanksinya tidak ada pada kami, kami yang memproses," ujarnya.

Mendengar jawaban Ketua Bawaslu Binjai masaa bersikeras agar terbuka dan memberikan sanksi, hingga sempat terjadi beberapa saat perdebatan. Koordinator aksi seperti merasa tidak puas dengan jawaban Arie Nurwanto

Tak lama berselang massa mendatangi Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Jalan Kesatria, Kelurahan Satria, Binjai Kota. Namun, kantor tersebut tutup dan digembok tidak ada aktivitas sama sekali.

(Dyk/tribun-medan.com)