Ketua Bawaslu Binjai Sebut Kejanggalan Aksi Unjuk Rasa soal Netralitas PNS, Terkesan Politis

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai, Arie Nurwanto merasa janggal atas aksi massa yang berunjuk rasa hingga debat kusir di kantornya belum lama ini.

Ia merasa aksi itu bernuansa politis karena massa aksi yang dikoordinatori Ade Rinaldi hanya fokus pada satu dari tujuh ASN yang dilaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

"Massa aksi kesannya ditunggangi, mereka hanya mendesak kami memproses satu nama ASN, dari tujuh ASN yang dilaporkan. Ketika kami berusaha menjelaskan laporan yang sudah kami proses kenapa mereka tidak menerima? Dan kenapa cuma satu nama saja yang diributi, ada apa?" Ketua Arie Nurwanto, Jumat (13/11/2020).

Are Nurwanto menjelaskan bahwa tujuh ASN yang dilaporkan ke pihaknya sudah diproses semuanya tanpa tebang pilih. Saat ini tindak lanjut atas tujuh ASN yang diduga melanggar administrasi dan netralitas sudah diserahkan ke KASN yang berwenang.

"Semuanya kami proses tanpa pandang buluh, untuk sanksinya apa ya memang itu bukan wewenang kami, itu KASN. Jadi yang demo minta kami memberi hukuman ke ASN itu gagal paham mereka. Kan sudah ada peran fungsi masing-masing," tegas Arie Nurwanto.

Diketahui massa aksi yang mengatasnamakan Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai menggeruduk kantor Bawaslu Binjai.

Massa yang berjumlah puluhan orang itu datang dengan kawalan ketat aparat kepolisian.

Dalam aksinya, massa hanya menyebut dan meminta oknum ASN inisial HSD yang berdinas di Dishub Binjai diproses oleh Bawaslu Binjai.

HSD sendiri dilaporkan karena diduga memfasilitasi kegiatan kampanye paslon nomor urut tiga di rumahnya.