Breaking News:

23 Hari Jelang Pilkada di Sumut

Bawaslu Binjai Lantik Ratusan Pengawas TPS, Pastikan Rekapitulasi Suara Sesuai Prokes

Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai sudah melantik tambahan personel yang akan bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

TRIBUN MEDAN / HO
Bawaslu Binjai melantik 475 Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang bertugas mengawasi penghitungan suara dan memastikan protokol kesehatan di TPS. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai sudah melantik tambahan personel yang akan bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

PTPS ini disiapkan khusus untuk mengawasi tahapan Pilkada hingga saat pemungutan suara sesuai protokol kesehatan di masa pandemik Covid-19.

Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto mengatakan, PTPS yang dilantik hasil sejumlah rangkaian seleksi perekrutan.

PTPS ini nantinya akan ditempatkan satu orang per Tempat Pemungutan Suara, yang bertugas memastikan pemilu di masa pandemik Covid-19 aman dari klaster baru.

"PTPS sudah dilantik hari ini, jumlahnya 475 orang yang akan ditempatkan satu orang per TPS yang ada di lima kecamatan se-Kota Binjai. Mereka berfungsi sebagai panwas TPS," jelasnya, Senin (16/11/2020)

Fungsi PTPS akan melakukan pengawasan proses penghitungan suara di TPS, dan aktif bekerja selama 23 hari di setiap tahapan.

Selain mengawasi penghitungan, PTPS berfungsi memastikan penyelenggara dan warga tidak terjadi kerumunan yang bisa jadi potensi penyebaran Covid-19 atau klaster baru.

"PTPS ini akan diutamakan dilakukan rapid tes dan sehat demi menjamin pemilu aman dan terjamin. Mereka akan mengawasi proses pemungutan suara yang digelar manual nantinya pada 9 Desember 2020 mendatang," jelasnya.

Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi menerangkan untuk kebijakan pemungutan suara masih menunggu PKPU terbaru, apakah dengan Sirekap atau secara manual.

Saat ini mekanisme pemungutan suara untuk Kabupaten/Kota ini sedang dibahas Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu skala nasional.

"Pemungutan suara mekanisme untuk Kabupaten dan Kota masih menunggu PKPU. Kalau dari kesimpulan RDP dengan DPR, Mendagri, KPU dan Bawaslu menggunakan manual, tapi PKPUnya belum keluarga. Sirekap jadi alat pembantu," pungkasnya.

(Dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved