Breaking News:

Samsat Kabanjahe Terima 4.500 Berkas Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Gelombang I

Di Kabupaten Karo, ribuan orang memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tribun-Medan.com/Muhammad Nasrul
Kanit Reg Ident Satlantas Polres Tanah Karo Ipda Taruli br Silalahi, saat ditemui di Kantor Samsat cabang Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Senin (16/11/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, sepertinya dimanfaatkan betul oleh masyarakat.

Untuk di Kabupaten Karo sendiri, terhitung ribuan orang memanfaatkan program yang meringankan pembayaran administrasi kendaraan ini.

Menurut keterangan dari Kanit Registrasi dan Identifikasi (Reg Ident) Satlantas Polres Tanah Karo Ipda Taruli br Silalahi, hingga akhir gelombang pertama pemutihan kemarin pihaknya mencatat ada sebanyak 4.500 berkas yang mereka terima.

Dirinya mengatakan, untuk gelombang pertama kemarin pihaknya membuka layanan hingga Sabtu (14/11/2020) kemarin.

"Kalau secara umum dan yang sudah selesai, kita lihat masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini sebanyak 4.500 berkas yang masuk ke kita," ujar Taruli, saat ditemui di Kantor Samsat cabang Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Senin (16/11/2020).

Taruli menjelaskan, angka ini diambil dari rata-rata masyarakat yang mengurus berkas administrasi kendaraannya sebanyak 180 berkas per hari.

Untuk periode pertama kemarin pihaknya membuka pelayanan selama 25 hari hingga Sabtu kemarin.

"Pelayanan di kita kan dalam seminggu itu dari Senin sampai Sabtu, dan kemarin memang kita lihat cukup banyak hari libur sehingga kita bisa melayani masyarakat itu selama 25 hari. Dari total waktu pelayanan kita, sebanyak 4.500 berkas itu yang sudah masuk ke kita," ucapnya.

Diketahui, dari program pemutihan ini tak hanya denda PKB saja yang diberikan keringanan. Adapun keringanan denda lainnya ialah di pengurusan mutasi dari luar daerah, dan denda Bea Balik Nama (BBN). Ketika ditanya perihal masyarakat yang memanfaatkan program hingga batas akhir periode pertama ini, Taruli menjelaskan mayoritas masyarakat hanya mengurus denda PKB.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved