Breaking News:

Dukung Target 1 Juta BOPD Tahun 2030, Pemkab Langkat Ikuti FGD PI 10 Persen SKK Migas

Pemkab Langkat mengikuti FGD PI 10 persen SKK Migas yang membahas kebijakan daerah untuk menentukan kontraktor BUMD.

DOK. Humas Pemkot Medan
Jajaran pejabat Pemkab Langkat saat mengikuti FGD bersama SKK Migas di ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Musti Sitepu mendukung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Participating Interest (PI) 10 persen Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

“Kegiatan ini membahas kebijakan daerah untuk menentukan kontraktor atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dalam pengerjaan migas,” jelasnya melalui zoom dari ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya kegiatan ini berguna menjawab tantangan dan peluang pelaksanaan PI 10 persen. Hal ini untuk mendukung kelancaran operasi dan target 1 juta barrels of oil per day (BOPD) di tahun 2030.

Walau begitu, lanjut Musti, pengerjaannya harus tetap mengikuti aturan, yakni lokasi lapangan migas yang berada di wilayahnya berjarak kurang dari 12 mil laut di daerah tersebut.

“Kemudian, untuk penentuan kontraktor pengelolaan PI  10 persen diambil alih oleh migas pusat dalam penentuan kontraktor pengelolaan migas,” ujarnya mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Sementara itu, Kepala SSK Migas Dwi Sutjipto menjelaskan, tujuan utama PI 10 persen untuk meningkatkan peran pemerintah daerah di sektor migas.

Untuk itu, dia sangat berharap dukungan dan sinergi dari pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama terkait konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, guna mendorong perubahan di internal.

"Kami berharap visi SKK Migas ini menjadi visi nasional yang dapat didukung oleh seluruh pihak sehingga mimpi produksi 1 juta barel minyak di tahun 2030 dapat kita capai," ujarnya saat membuka kegiatan ini.

Bahkan saat ini, sambungnya, daerah bisa memanfaatkan pengelolaan migas sebagai sumber penghasilan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD).

“Namun, jika sumber daya migas telah habis, daerah tersebut harus mampu menyiapkan alternatif pengganti dalam peningkatan PAD-nya,” ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Asisten II Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial Hermansyah, Kepala Dinas Pendapatan Muliyani S, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Iskandarsyah, dan Kepala bagian Hukum Alimat Tarigan.

Penulis: Inang Jalaludin Shofihara
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved