Breaking News:

Kunker ke Pemkot Medan, DPRK Banda Aceh Minta Masukan terkait Struktur Kelembagaan

DPRK Banda Aceh juga tengah membahas qanun, termasuk mengenai tata ruang, situs dan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH), serta pemilihan kades.

DOK. Humas Pemerintah Kota Medan
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Medan Purnama Dewi, saat menerima kunker DPRK Banda Aceh, di Balai Kota Medan, Rabu (18/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Medan Purnama Dewi, menerima kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, di Balai Kota Medan, Rabu (18/11/2020).

Kunker yang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar tersebut, dimaksudkan untuk meminta masukan terkait struktur kelembagaan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, termasuk kehumasan dan keprotokoleran.

“Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk diterapkan di Kota Banda Aceh,” kata Farid, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Farid menambahkan, pada 2016 telah dilakukan perubahan Struktur Organiasasi dan Tata Kerja (SOTK) tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada kendala sehingga perlu banyak masukan.

“Ini salah satu alasan kami memilih Pemkot Medan sebagai tempat kunker, yaitu guna mendapat referensi terkait struktur kelembagaan,” kata Farid.         

Farid mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah membahas qanun (peraturan daerah), termasuk mengenai tata ruang, situs dan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH), serta pemilihan keuchik (kepala desa) yang akan dilakukan serentak dengan sistem e-voting.

“Agar pembahasan maksimal dan qanun yang dihasilkan lebih baik, kami juga ingin masukan dari Pemkot Medan guna penyempurnaannya,” harapnya.

Menanggapi itu, Purnama pun menjelaskan struktur  kelembagaan Pemkot Medan secara rinci, termasuk bagaimana melakukan pengembangan sejumlah dinas.

Dalam hal ini, Purnama mencontohkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang dipecah menjadi dua yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, agar lebih fokus menjalankan tugas pokok serta fungsinya.      

Pada kesempatan tersebut, Farid juga meminta masukan Pemkot Medan terkait penanganan Covid-19, khususnya pendataan warga positif. Sebab, selama ini warga positif tidak mau lapor sehingga kepala lingkungan tidak mengetahui adanya warga yang terpapar. 

Terkait hal tersebut, Purnama menjelaskan, setiap warga positif Covid-19 yang diikuti gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak, serta hilangnya penciuman langsung didata dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, warga yang masih berstatus suspect dan orang tanpa gejala (OTG), bisa menjalani karantina mandiri di rumah dengan catatan memenuhi syarat.

Jika tidak, maka harus menjalani isolasi mandiri di Gedung P4TK dan RS Lions Club yang telah disiapkan Pemkot Medan.

Pemkot Medan pun terus berupaya memutus mata rantai Covid-19 dengan melakukan sosialisasi, razia masker, dan penertiban tempat usaha.

"Kunci utamanya, laksanakan 3M yakni mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak sesuai Perwal Nomor 27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” pungkasnya.

Penulis: Inadha Rahma Nidya
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved