Breaking News:

14 Hari Jelang Pilkada di Sumut

Mendekati Hari Pencoblosan, KPU dan Bawaslu Sergai Antisipasi Serangan Fajar

Mendekati waktu hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) terus memberikan pendidikan politik kepada warga.

Tribun-Medan.com/Indra Gunawan
Billboard berisikan sosialisasi untuk tidak Golput terpampang di Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, Rabu (25/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Mendekati waktu hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) terus memberikan pendidikan politik kepada warga.

Salah satu pembelajaran yang terus disosialisasikan adalah menyangkut serangan fajar. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan bersih tanpa money politics.

Komisioner KPU Sergai, Ardiansyah Hasibuan menyebut masalah untuk tidak melakukan serangan fajar ini merupakan tanggungjawab dari pasangan calon (Paslon).

Dalam hal ini pihak KPU hanya sebagai pihak yang terus mensosialisasikannya. Ini bertujuan agar masyarakat tidak memilih karena faktor uang.

"Jadi paslon diharapkan juga untuk tidak melakukan politik uang. Ya untuk tidak bagi-bagi uang pada saat mendekati atau hari pencoblosan nanti. Biasanyakan tiga hari sebelum atau ditanggal 6 7 atau 8, bisa juga tanggal 9 serangan fajarnya," kata Ardiansyah.

Sosialisasi lanjut Ardiansyah terus dilakukan mulai dengan menggunakan radio hingga media sosial. Setiap ada kesempatan tatap muka dengan masyarakat hal tersebut terus-terusan disosialisasikan. Ia berpendapat masyarakat mau menerima serangan fajar karena faktor kesempatan.

“Ya karena ada kesempatan, ada pula yang memberi makanya diterima. Ini yang kita harapkan jangan dilakukan. Sulit memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tapi itu tadi kuncinya ada pada pasangan calon untuk tidak menggunakan politik uang dan masyarakat juga jangan mau menerimanya," kata Ardiansyah.

Terpisah Ketua Bawaslu Sergai, Agusli Matondang menyebut kalau money politics ini juga sudah menjadi perhatian mereka.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ketika mengetahui ada terjadi money politics bisa secepatnya untuk dilaporkan. Ia menegaskan, pemberi dan penerima bisa sama-sama untuk dipidana.

"Sudah kita sosialisasikan jugakan karena kita juga butuh informasi. Setidaknya kalau memang ada mengetahui hal itu secepatnya dilaporkan sama PPL agar dikordinasikan ke Kecamatan atau kalau yang lebih bagus lagi sama yang ditingkat Kecamatan agar segera dikordinasikan sama Polsek. Kita butuh bantuan masyarakat juga terkait hal ini," kata Agusli.

Ia mengakui kalau pembuktian serangan fajar ini juga sulit kalau memang tidak ada foto barang bukti. Makanya itu ia berharap agar informasi yang disampaikan bisa bertepatan dengan adanya transaksi.

"Jadi kalau tidak tertangkap tangan memang susah pembuktiannya. Kalau enggak ada fotonya juga susah. Enggak bisa juga katanya katanya. Karena harus ada juga barang buktinya," kata Agusli.

Mengenai ancaman hukuman, Agusli menyebut, pemberi dan penerima bisa diancam hukuman penjara sesuai pasal 187 A dengan ancaman hukuman minimal 30 bulan dan maksimal 72 bulan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved