TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bitcoin bukanlah hal yang asing saat ini.

Dalam konteks pencucian uang, teknologi dengan lanskap finansial seperti bitcoin dapat memfasilitasi tindakan tersebut.

Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat PPATK Muhammad Salman mengatakan di Indonesia, bitcoin sudah memiliki status resmi sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka.

"Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran. Bitcoin di Indonesia sebagai komoditas bisa diperdagangkan di bursa komoditi," ujar Salman saat berkunjung ke Kantor Tribun-Medan.com, Kamis (26/11/2020).

Diakuinya, hasil hasil review kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme didasarkan pada 40 rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

"Sudah ada panduan, kita harus mengindentifikasi potensi potensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan harus menemukan teknologi baru yang dilakukan oleh penjahat dalam pencucian uang," ucapnya.

Selain itu, aksi The Monetary Authority of Singapore (MAS) yang berencana menghentikan penerbitan pecahan uang S$ 1.000 didukung oleh PPATK.

"Dua kali kita merekomendasikan pecahan S$ 1.000 itu kepada Pemerintah Singapore. Pemerintah Singapura mendengar masukan dari PPATK," kata Salman.

Di samping itu, ia menjelaskan pihaknya sedang melakukan Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR). FIR ini menyasar pada pihak pelapor sejumlah bank.

"Kita menilai sekian banyak bank ada rangking juga kita indentifikasi yang bagus dan kurangnya dimana," ujarnya. (nat/tribun-medan.com)