Breaking News:

Pemkab Langkat Minta Parpol Kembali Definisikan Fungsi dan Perannya

Parpol harus mengambil peran sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila, serta memenuhi fungsi utama lainnya.

DOK. Humas Pemerintah Kabupaten Langkat
Sosialisasi kepada Parpol 2020, di Gedung PKK Langkat, Stabat, Jumat (27/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Asisten II Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial (Ekbangsos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Hermansyah, meminta para pimpinan partai politik (parpol) mendefinisikan kembali fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Hal tersebut karena parpol harus mengambil peran sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila, serta memiliki fungsi utama sebagai  sarana rekrutmen mengisi jabatan politik, sarana sosialisasi politik, dan wadah aspirasi dan partisipasi rakyat.

Tak hanya itu, parpol juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat, serta instrumen penting untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai kesejahteraan.

“Intinya, bagaimana para elite berupaya membangun kesadaran politik masyarakat, serta membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara,” kata Hermansyah mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA, saat membuka Sosialisasi kepada Parpol 2020, di Gedung PKK Langkat, Stabat, Jumat (27/11/2020). 

Kepala Kantor (Kakan) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Faisal Badawi mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengubah dan membentuk tata perilaku, sehingga menjadi lebih bertanggung jawab dalam partisipasi politik, serta membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan politik.

Tujuan lainnya yaitu untuk memperluas pemahaman, penghayatan, serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang, dan meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai aturan hukum.

“Serta dapat meningkatkan partisipasi serta kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif,” kata Faisal. 

Pada kegiatan tersebut, sebanyak 55 peserta dari parpol mendengarkan paparan narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fajar Efendy Pasaribu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat Ferdiansyah, dan Dosen Komunikasi Universitas Darma Agung Irene Silviani.   

“Dasar pelaksanaannya Undang-undang (UU) RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,” kata Faisal.

Hermansyah berharap, narasumber memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga tujuan kegiatan tercapai secara optimal, sedangkan kepada peserta, Hermansyah meminta mereka mengikuti kegiatan dengan baik, serta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman. 

Terakhir, Hermasyah berharap, sinergi antara parpol, pemerintah daerah (pemda), organisasi masyarakat (ormas), serta KPU semakin menguat. 

“Dengan demikian saya yakin, politik masyarakat Langkat dapat semakin baik dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Penulis: Inadha Rahma Nidya
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved