Breaking News:

Kelompok Tani Tunggurono Gugat BUMN, BPN, dan Gubernur Sumut Terkait Lahan 63 Hektare

Kelompok Tani Tunggurono Bersatu tidak terima jika tanah mereka diklaim pemerintah terkait lahan 63 hektare.

TRIBUN MEDAN / HO
Kuasa hukum Kelompok Tani Tunggurono Bersatu, Edy Suhairi menunjukkan gugatan perdata terhadap Menteri BUMN, BPN, dan Gubernur Sumut di Pengadilan Negeri Binjai. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kelompok Tani Tunggurono Bersatu tidak terima jika tanah mereka diklaim pemerintah.

Melalui Kuasa Hukum Edy Suhairi dan kawan-kawan, kelompok tani tersebut melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Binjai.

Kelompok Tani Tunggurono menggugat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Gubernur Sumatera Utara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumut dan PT Perkebunan Nusantara II. Gugatan ini terdaftar dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Bnj.

Kuasa Hukum Kelompok Tani Tunggurono, Edy Suhairi menjelaskan, kliennya telah berbadan hukum sesuai Akta Pendirian Nomor 02 pada 13 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Asrul Jambak.

Objek yang digugat perdata berada di Lingkungan VII sampai XV, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, dengan luas lebih kurang 63 hektare, yang terbagi dua dengan masing-masing luas 38,640 hektar dan 25 hektar.

"Pendirian perkumpulan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0001576.AH.01,07.Tahun 2019 pada 21 Februari 2019," kata Edy Suhairi di PN Binjai, Senin (30/11/2020).

Dijelaskan, objek dengan luas 38,640 hektare berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Diponegoro, dimanauas lebih kurang 600 meter persegi, sebelah selatan berbatasan dengan parit dengan luas lebih kurang 620 meter persegi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gajah Mada dengan luas lebih kurang 609 meter persegi dan sebelah barat berbatasan dengan parit dengan luas lebih kurang 648 meter persegi.

"Adapun yang dengan luas 25 hektare sebelah utara berbatasan dengan parit atau Asrama Arhanud, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Diponegoro, sebelah timur berbatasan dengan Asrama Eks Karyawan PTPN II dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Arwana. Semuanya dengan luas lebih kurang 500 meter persegi," urainnya.

Edy menambahkan, Kelompok Tani Tunggurono Bersatu selama ini telah menguasai dan mengusahai kepada anggota untuk dilakukan aktivitas bercocok tanam sejak tahun 1999. Kliennya sudah memiliki bukti hak sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan Tunggurono.

"Bupati Deliserdang juga mengeluarkan surat keterangan atas tanah tersebut sebagai bukti mereka yang selama ini punya hak. Gugatan ini kami layangkan agar majelis hakim dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PTPN II," tukasnya.

(Dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved