Breaking News:

Jaga Aset Negara, Pemkot Medan Bersama KPK dan Kejari Implementasikan Alat Rekam Pajak

Pemkot Medan bersama KPK dan Kejari menggelar disemisasi implementasi alat rekam pajak guna mengoptimakan penerimaan pajak daerah.

DOK. Humas Pemkot Medan
Pemkot Medan bersama KPK dan Kejari Kota Medan menggelar acara “Diseminasi Implementasi Alat Rekam Pajak di Kota Medan” di Aula Ballroom PT Bank Sumut Medan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Jumat (4/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar acara “Diseminasi Implementasi Alat Rekam Pajak di Kota Medan” di Aula Ballroom PT Bank Sumut Medan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Jumat (4/12/2020).

Acara yang digelar bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan ini dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkiran.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho dalam acara tersebut mengatakan, KPK sudah lama mendorong Pemkot Medan untuk segera mengimplementasikan pemasangan alat rekam pajak atas setiap transaksi usaha para wajib pajak di kota ini.

Hal ini tentu didasari tujuan dalam rangka optimalisasi dan transparansi penerimaan pajak daerah, terutama sektor pajak hotel, restoran dan tempat hiburan.

"Pemasangan alat rekam pajak ini dilakukan agar omset yang disampaikan oleh para pelaku usaha tersebut menjadi semakin akurat,” ungkapnya seperti keterangan tertulisnya.

Arief menyebut, selama ini masih banyak pelaku usaha yang menggunakan self assessment untuk pelaporan pajak yang  mereka laporkan ke Pemkot Medan.

Sementara itu, Pemkot Medan sendiri tidak memiliki data pembanding untuk hal tersebut. Dengan demikian, keadaan ini rentan terjadi aksi penyalahgunaan pajak.

“Intinya, harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan data transaksi pajak, sehingga kedua belah pihak akan diuntungkan dengan adanya arus informasi data yang bisa dipertanggungjawabkan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, agar pengelolaan alat rekam pajak bisa dioptimalkan, maka perlu adanya kreativitas program terpadu.

Halaman
123
Penulis: Inang Jalaludin Shofihara
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved