Konflik Harimau dan Manusia Kerap Terjadi di Sumut, Yayasan Petai Gelar Diskusi dengan Pemerintah

Berdasarkan informasi dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) didapatkan data ada sekitar 10 kasus kejadian sepanjang tahun 2020.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Royandi Hutasoit
TRIBUN MEDAN/HO
HARIMAU Sumatera yang masuk ke kawasan pemukiman di Desa Tapus Sipagimbal, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan dievakuasi tim BBKSDA Sumut. 

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik antara harimau dan manusia hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.

Berdasarkan informasi dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) didapatkan data ada sekitar 10 kasus kejadian sepanjang tahun 2020.

Dalam upaya mencari jalan keluar, Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema 'Penanganan Konflik Manusia-Harimau Sumatera di Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)' di Hotel Madani Medan, Jumat (11/12/2020).

Workshop diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari pemangku kawasan (TNGL), Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Langkat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat.

Kemudian turut hadir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Kodim 0203 Langkat, Polres Langkat, Desa Lau Damak, Desa Batu Jonjong, Desa Timbang Lawan, Desa Bukit Mas, Desa PIR ADB, LSM Mitra (WCS, CAN-SRP, YAHUA, dan BEL) dan sektor swasta.

Dalam diskusi ini, sejumlah jalan keluar dibicarakan dalam menyeimbangkan kebutuhan alam dan manusia secara bersamaan.

Direktur Yayasan Petai, Masrizal Saraan menyampaikan mengungkapkan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pihak terkait guna menangani konflik manusia-Harimau Sumatera terutama di wilayah penyangga TNGL yang jumlahnya mencapai lebih dari 10 kejadian sepanjang tahun 2020.

“Upaya mitigasi konflik antara manusia - harimau sumatera (dan satwa liar lainnya) adalah tanggung jawab semua pihak. Untuk menyamakan persepsi dan kemudian mendiskusikan rencana penanganan konflik dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing pihak terkait," ungkap Masrizal.

Lanjutnya, Masrizal menuturkan bahwa kehadiran para pemerintah setempat maupun pihak swasta ini memiliki pengaruh besar untuk melakukan koordinasi kedepannya. 

"Kehadiran para pihak seperti pemerintah daerah, pemangku kawasan, LSM dan perusahaan menunjukkan bahwa ada keinginan dari masing-masing pihak untuk berkontribusi dan berperan dalam memitigasi dan mencegah potensi konflik. Ini juga menjadi modal yang kuat untuk memperkuat koordinasi dan jejaring antar para pihak," ujarnya.

Konflik antara harimau dan manusia saat ini masih menjadi sorotan yang perlu mendapat jalan keluar. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar TNGL yang diwakili oleh Adhi Nurul Hadi menuturkan bahwa upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya dengan melakukan sosialisasi.

Kepala Balai Besar TNGL yang diwakili oleh Adhi Nurul Hadi mengatakan jika upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia-harimau Sumatera sangat penting dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke desa lokasi konflik.

"Salah satu upaya ini bisa dengan melakukan sosialisasi ke desa lokasi konflik dan mendorong penggembalaan ternak yang jauh dari wilayah jelajah Harimau Sumatera. Dan Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi antar pihak terkait dan workshop ini adalah salah satu medianya," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar KSDA Sumut, yang diwakili oleh Fitri Noor Ch berpendapat bahwa perlunya riset lebih lanjut terkait pola perilaku Harimau Sumatera dan melakukan pendampingan/fasilitasi penerbitan Peraturan Desa (Perdes).

Adapun dalam Perdes ini nantinya akan mengatur kandangisasi ternak dan larangan perburuan satwa mangsa untuk mencegah predator (Harimau Sumatera) keluar dari kawasan.

(cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved