Breaking News:

Wabup Deli Serdang Tegaskan Regulasi Hukum Penting untuk Pemenuhan HAM

Dalam acara penerimaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Wabup Deli Serdang Yusuf Siregar menekankan pentingnya regulasi hukum untuk menjamin HAM.

Wabup Deli Serdang Tegaskan Regulasi Hukum Penting untuk Pemenuhan HAM
Dok. Pemkab Deli Serdang
Wakil Bupati Deli Serdang Yusuf Siregar menerima penghargaan dari Kemenkumham yang disampaikan melalui Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Senin (14/12/2020).

TRIBUN-MEDAN.com – Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang Yusuf Siregar menegaskan, regulasi untuk menjamin kepastian hukum merupakan indikator penting untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM).

Menurut Yusuf, pelaksanaan regulasi hukum harus memperhatikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

“Penerapan RANHAM bisa dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, serta penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat,” terangnya.

Pernyataan Yusuf ini disampaikan dalam acara penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (14/12/2020).

Adanya acara penghargaan ini dilakukan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-72 yang jatuh pada 10 Desember 2020 kemarin.

Dalam acara ini, Yusuf mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM bersama 16 bupati/walikota dari seluruh wilayah Sumatera Utara.

Penghargaan yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara Sutrisno, dan diterima langsung oleh Wabup Deli Serdang Yusuf Siregar, bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham, Jalan Putri Hijau Nomor 4, Medan.

Penganugerahan gelar Kabupaten/Kota Peduli HAM ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Berdasarkan hasil penilaian daerah kabupaten/kota peduli HAM tahun 2019-2020, Kabupaten Deli Serdang meraih total nilai 89,07 dan dinyatakan memenuhi kriteria Peduli HAM.

Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi dengan beberapa kriteria, baik dalam pemenuhan beberapa hak maupun dalam bentuk regulasi baik berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup)

Dua jenis regulasi daerah tersebut harus memberi kepastian untuk menjamin pemenuhan hak atas perempuan dan anak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Kepala Bidang (Kabang) Hukum dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Era Permata Sari menjelaskan, adanya penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat Deli Serdang dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

“Berdasarkan penilaian tim penelaah data dan verifikasi, capaian implementasi HAM 2019-2020 di Kabupaten Deli Serdang menuai hasil yang positif,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wabup Yusuf menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima Kabupaten Deli Serdang di tengah pandemi Covid-19.

“Semua ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan dukungan para stakeholder yang selalu sedia menjalankan tugas dan tanggung jawab,” kata Yusuf.

Penulis: AMALIA PURNAMA SARI
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved