Breaking News:

Pemkab Deliserdang Persilakan Warga Gugat Pembangunan TPA Sampah di STM Hilir

Pembangunan TPA baru ini adalah salah satu pembangunan strategis nasional tidak boleh ada yang menghalang-halangi.

TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN
WARGA Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati karena adanya pembangunan TPA sampah dekat permukiman mereka, Rabu (15/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pemkab Deliserdang menegaskan, proyek pembangunan Tempat Pembuatan Akhir (TPA) sampah yang ada di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir dan sedang berjalan tidak mungkin dihentikan.

Hal ini lantaran proyek ini dibangun oleh Kementerian PUPR yang sudah menunjuk kontraktor untuk melakukan pengerjaan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Deliserdang, Putra Jaya Manalu menyebut mempersilahkan kepada warga apabila ingin melakukan upaya hukum. 

"Kalau mereka gugat ya silahkan, negara kita ini negara hukum. Kan sudah kita jelaskan  penjelasan-penjelasan secara argumentatif berdasarkan ahli dan keilmuan yang dimiliki ahlinya. Sudah disampaikan dan kalau tidak diterima juga, ya kami kan tidak juga melarang mereka mau melakukan proses hukum. Silakan saja proses hukum apabila merasa hak-hak mereka dirugikan. Tapi sebenarnya kan kita tidak inginkan untuk digugat. Sudah saya bilang sama Camat, buatlah pendekatan dengan persuasif," ujar Putra Jaya Manalu, Rabu (16/12/2020). 

Mantan Kadis Pasar itu mengatakan, karena pekerjaan sudah dilaksanakan, artinya sudah ada Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kontraktor.

Kementerian PUPR sebagai Satker juga dipastikan tidak mungkin membatalkan pekerjaan sepihak kepada kontraktor karena bisa dianggap wanprestasi.

Baca juga: Proyek Tempat Sampah Kementerian PUPR Ditentang Warga Lantaran Khawatir Menularkan Penyakit

Karena pembangunan TPA baru ini adalah salah satu pembangunan strategis nasional tidak boleh ada yang menghalang-halangi.

"Tidak mungkin dihentikan kecuali proses hukum. Enggak ada celah menghalang-halangi program pembangunan pemerintah. Itu program strategis nasional dengan alasan apa dihentikan?. Justru mereka bisa kena sanksi hukum kalau menghalang halangi," kata Putra Jaya Manalu. 

Putra berpendapat, sebenarnya wargalah yang mendatangi area lokasi TPA. Karena sudah 30 tahun lamanya Desa Tadukan Raga adalah lokasi TPA. Makanya itu ada di desa itu TPA yang sudah ditutup. Hanya saja dirinya sependapat kalau saat ini lokasinya lebih dekat ke permukiman warga. 

"Kalau dulu dibilang jauh okelah. Tentukan sudah ada kajian. Kajian itukan harus mereka pertanggungjawabkan nanti. Kalau digugat, mereka juga nanti akan menjadi saksi untuk dihadirkan. Intinya ada kajian mulai dari sisi perencanaan dan juga ada konsultan perencana untuk membuat kajian. Pemerintah juga kalau membangun tidak ingin dan tidak ada niat mengsengsarakan rakyatnya," kata Putra. 

Pernyataan Putra Jaya ini menanggapi adanya aksi unjukrasa yang dilakukan ratusan warga Dusun V Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir, Selasa (15/12/2020). Saat itu warga selain melakukan aksi di kantor Bupati juga melakukan aksi ke kantor DPRD Deliserdang. Saat ini aspirasi masyarakat ini pun sudah menjadi atensi dari Komisi III DPRD Deliserdang.

"Kita sepakat bahwa hal ini harus disikapi karena kata mereka jaraknya dengan pemukiman hanya 150 meter saja. Nanti kita panggil dululah pihak-pihak terkait kenapa bisa sampai seperti ini. Masih mau kita sesuaikan dulu waktu yang tepat karena sudah mau akhir tahun ini. Yang jelas dalam waktu dekat ini," kata Ketua Komisi III, Agustiawan Saragih. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved