Breaking News:

Terbukti Korupsi Pengadaan Internet, Kadiskominfo Siantar Dihukum Lebih Rendah dari Stafnya

Kepala Dinas Kominfo Siantar, Posma Sitorus dan stafnya, Acai Tagor Sijabat, dijatuhi hukuman berbeda dalam korupsi pekerjaan Belanja Jasa Internet.

TRIBUN MEDAN/GITA TARIGAN
Sidang putusan terdakwa Posma Sitorus, Kepala Dinas Kominfo Pematangsiantar dan stafnya, Acai Tagor Sijabat dalam kasus korupsi pekerjaan Belanja Jasa Internet (bandwidth), di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (17/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Kominfo Pematangsiantar, Posma Sitorus dan stafnya, Acai Tagor Sijabat, dijatuhi hukuman berbeda oleh majelis hakim yang diketuai Bambang Joko Winarno, dalam sidang yang digelar secara daring di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (17/12/2020).

Hakim mengatakan terdakwa Posma Sitorus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Acai Tagor Sijabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diyakini terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yakni korupsi pekerjaan Belanja Jasa Internet (bandwidth) program E-Katalog TA 2017 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Menjatuhi terdakwa Posma Sitorus, dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda Rp 50 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan," kata Hakim.

Berbeda dengan Posma, terdakwa Acai dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi Acai membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 90 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Sementara Posma tidak dibebankan membayar Uang Pengganti karena telah dibayar.

Vonis majelis hakim terhadap terdakwa Posma Sitorus lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU Dostom Hutabarat, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara Acai dihukum lebih ringan dari tuntutan JPU, sebab sebelumnya ia dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100 juta, subsidair 3 bulan penjara serta membayar UP sebesar Rp 190.150.000, dengan ketentuan jika tidak sanggup dibayar selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

Bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun.

"JPU maupun terdakwa dan penasihat hukumnya, bisa menggunakan haknya selama 1 minggu bila misalnya tidak terima dengan putusan yang baru dibacakan," pungkas hakim ketua Bambang Joko Winarno.

Dalam dakwaan diuraikan, bahwa terdakwa Acai memang ada melaksanakan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 726 juta untuk belanja Bandwidth. PT TNC keluar sebagai pemenang tender dengan pagu Rp721 juta lebih.

Kedua terdakwa dinilai tidak menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan program E-Katalog terdiri dari 3 item di Dinas Infokom Pematangsiantar tidak sesuai dengan direncanakan sebelumnya.

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) mencapai Rp450,4 juta sebagaimana audit yang dilakukan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut pada 28 November 2019.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved