Breaking News:

Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Dorong Investasi dan Peluang Kerja

Khusus untuk perpajakan, latar belakang dilakukannya perubahan UU Perpajakan adalah untuk memperkuat perekonomian Indonesia. 

TRIBUN MEDAN/SEPTRIMA
PLT Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Max Darmawan dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Kamis (17/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuat perubahan pada banyak UU, salah satunya dalam perpajakan.

Melalui perubahan ini ada banyak insentif yang diberikan pada pelaku usaha yang diharapkan nantinya bisa medorong investasi dan membuka peluang kerja seluas-luasnya. 

Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Max Darmawan dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Kamis (17/12/2020). 

Maxmengatakan khusus untuk perpajakan, latar belakang dilakukannya perubahan UU Perpajakan adalah untuk memperkuat perekonomian Indonesia. 

"Ada banyak insentif yang diberikan bagi pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya," katanya. 

Selain itu perubahan ini juga untuk berbagai ketentuan perundangan-undangan termasuk tiga UU Perpajakan yaitu UU KUP, UU PPh, maupun UU PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

"Latar belakang lainnya atas perubahan ini adalah perlu untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha," katanya. 

Max menjelaskan, misalnya dalam UU PPh, ada beberapa objek yang sebelumnya dikenakan PPh menjadi tidak dikenakan PPh lagi setelah UU Cipta Kerja. Misalnya dalam hal dividen, dalam UU Cipta Kerja penghapusan PPh akan dilakukan atas dividen dari dalam negeri. 

"Ketentuan lama mengatur bahwa dividen dari dalam negeri tidak dikenakan PPh jika diterima oleh perusahaan yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 25 persen. Dengan omnibus law, batas 25 persen kepemilikan saham itu dihapuskan," katanya. 

Selain itu dividen dan penghasilan setelah pajak dari Luar Negeri bukan objek PPh jika diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. 

Halaman
123
Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved