Breaking News:

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Tim Satgas Kota Medan Galakkan Prokes di Tempat Wisata

Tujuan kegiatan ini sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona jelang liburan Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Dok. Humas Pemkot Medan
Tim Satgas Covid-19 Kota Medan memberikan teguran keras dan membuat BAP kepada tempat usaha pariwisata yang melanggar protokol kesehatan selama melakukan pengawasan pada Sabtu (19/12/2020) - Minggu (20/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali menurunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) ke sejumlah tempat usaha wisata di daerahnya.

Tim Satgas yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melaksanakan pengawasan tersebut pada Sabtu (19/12/2020) hingga Minggu (20/12/2020).

Kegiatan tersebut ditujukkan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona jelang liburan Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Tak hanya memberikan teguran keras, tim gabungan yang dibantu personel Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan ini juga membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar pemilik tempat usaha wisata disiplin menerapkan prokes.

Adapun peraturan ini sesuai yang diamanatkan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa pandemi Covid-19.

Sebelum turun melakukan pengawasan, tim gabungan yang juga didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaksanakan apel di halaman Kantor Dinas Pariwisata Jalan Prof H M Yamin.

Apel tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Agus Suriyono dan turut dihadiri Kepala Bidang (Kabid) DDIP Dinas Pariwisata Lilik, Kasi (Kepala Seksi) Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) Satpol PP, serta perwakilan Polrestabes Medan.

"Jelang libur Hari Natal dan Tahun Baru 2021 akan banyak terjadi kerumunan di tempat-tempat umum, salah satunya tempat hiburan malam. Jadi, kami ingin pastikan apakah pengelola tempat sudah menerapkan prokes atau belum," kata Agus.

Saat melakukan pengawasan, lanjut dia, hal utama yang harus diutamakan adalah memberikan sosialisasi untuk menerapkan prokes. Jadi, tidak ada tindakan lapangan seperti pembubaran atau penghentian kegiatan.

“Apalagi, berdasarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, harus adanya keseimbangan terhadap penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi," tegas Agus, seperti dalam keterangan tertulis yang Tribun Medan terima, Senin (21/12/2020).

Halaman
12
Penulis: Dwi Nur Hayati
Editor: AMALIA PURNAMA SARI
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved