Breaking News:

Penyidik Kejari Endus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Proyek Besar Makalona

Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai tengah mendalami adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan dan pembangunan proyek besar

TRIBUN MEDAN / HO
Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Andri Ridwan, menggelar konferensi pers di gedung Kejari, Selasa (22/12/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai tengah mendalami adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan dan pembangunan proyek besar di Jalan Makalona di Binjai Timur.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Andri Ridwan, di gedung Kejari, Selasa (22/12/2020)

Diketahui, Jalan Makalona dibangun sebagai saran penunjang menuju rencana proyek besar Kawasan Industri Binjai. Dinas PUPR Kota Binjai, menganggarkan dana senilai Rp 40 miliar di lahan eks HGU PTPN II seluas 132 hektar di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur.

Dia membeberkan bahwa dugaan kongkalikong koruosi ini sudah masuk tahap penyidikan. Namun, pihak penyidik belum menetapkan siapa tersangka dalam perkara proyek yang masih berjalan.

"Perkaranya soal di Makalona sudah naik ke tahap penyidikan umum. Tim masih masih pengumpulan bahan dan keterangan untuk menetapkan tersangka," kata Kajari Binjai.

Dalam proyek pembebasan lahan ini diketahui dianggarkan dana Rp 114 juta oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Dana seratusan juta bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2018.

Dana itu sedianya diperuntukan kepada warga yang memiliki hak atas tanah.

Namun, dana itu diduga tidak diberikan dan tidak sampai tepat sasaran kepada warga yang memang benar-benar punya hak sah.

Santer beredar kabar Dinas Perkim Kota Binjai membayarkan ganti rugi untuk pembebasan lahan lebih dari NJOP. Dugaan ini juga jadi perhatian pihak Kejari Binjai.

"NJOP ganti ruginya juga akan kami periksa, apakah sesuai harganya. Begitu juga laporan uangnya belum sampai kemana, masih pengumpulan bahan dan keterangan. Masih pengumpulan data. Dalam hal ini yang membutuhkan lahan Dinas PUPR, Dinas Perkim yang menyalurkan," kata Kasubsi di Pidsus Kejari Binjai, Akbar.

Dalam konferensi pers, Penyidik Pidsus Kejari Binjai menyampaikan hasil sepanjang 2020 yang menghentikan proses penyelidikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui parkir Binjai Supermall.

Ada miss penyetoran dari 2018 sampai 2019 yang dikelola Sky Parking dan Scorindo.

(Dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved