Breaking News:

Hadiri Penyerahan LPH Kepatuhan Belanja Daerah, Sekda Kota Medan Minta OPD Kerja Sesuai Aturan

Wiriya Alrahman mengingatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Medan agar bekerja dengan benar dan sesuai aturan untuk menghindari kekeliruan.

Dok. Humas Pemkot Medan
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan agar bekerja dengan benar dan sesuai aturan.

"Bekerja dengan benar dan sesuai aturan dapat mengindarkan kita dari kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan permasalahan di waktu mendatang," kata Wiriya mewakili Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Hal tersebut disampaikan Wiriya usai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/12/2020).

Selain penyerahan LHP Semester II Tahun 2020, kegiatan tersebut juga diisi dengan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan Semester II 2020.

Lalu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per Jumat (1/12/2020) untuk 15 Kabupaten atau Kota di Sumut termasuk Kota Medan.

Dalam acara tersebut, Wiriya mengungkapkan pula LHP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan tersebut adalah LHP Bulan Desember dan belum sampai selesai tahun anggaran.

Menurut Wiriya, hal tersebut masih bersifat sementara sesuai dengan belanja daerah 2020.

"Alhamdulillah, dari hasil yang disampaikan, tidak ditemukan temuan yang bersifat prinsip," kata Wiriya seperti dalam keterangan tertulisnya.

Wiriya mengaku, pihaknya telah melakukan tindak lanjut sampai dengan 76 persen dari hasil temuan yang ada.

"Untuk itu, seluruh OPD diminta  menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan yang disampaikan," tegas Wiriya Alrahman.

Sebelumnya, Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan, pemeriksaan kinerja pada pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, lanjut Eydu, seluruh pemerintah daerah diminta menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan kepatuhan adalah realisasi anggaran yang tepat mutu, kuantitas, waktu, dan tepat sasaran

"Namun, kami juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah sehingga nanti didapatkan hasil pemeriksaan yang optimal," jelas Eydu. 

Penulis: Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved