Breaking News:

Refleksi Kinerja Selama 2020, Kejari Karo Tuntaskan 370 Perkara Pidum dan Dua Korupsi

Pemaparan ini merupakan bagian dari keterbukaan Kejaksaan dalam melalui tugas dan fungsinya.

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
KEJARI Karo melakukan press release tentang kinerja Kejari Karo selama tahun 2020, di Aula Kantor Kejari Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Rabu (23/12/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo memaparkan hasil kinerjanya selama kurun waktu tahun 2020, di Aula Kantor Kejari Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Rabu (23/12/2020).

Dari pemaparan ini, Kejari Karo memaparkan semua kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh bidang yang ditangani mulai dari Tindak Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Intelijen, dan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Achmad menjelaskan pemaparan ini merupakan bagian dari keterbukaan Kejaksaan dalam melalui tugas dan fungsinya.

Dirinya mengatakan, pada refleksi kinerja tahunan ini selain penanganan kasus berupa Pidum maupun Pidsus, pihaknya bersyukur dapat membantu pemerintah daerah dengan beberapa pendampingan.

"Pada tahun 2020 kami telah melakukan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, kita juga mengungkap kasus dugaan korupsi," ujar Denny.

Amatan www.tribun-medan.com, pada kegiatan ini seluruh Kepala Seksi (Kasi) dari masing-masing bagian di Kejari Karo turut memaparkan kinerjanya selama setahun terakhir ini.

Dari seluruh bagian, terlihat dua penanganan yang cukup menonjol yaitu dari bidang Pidum dan Pidsus.

Kasi Pidum Kejari Karo David Lafinson Sipayung mengungkapkan selama rentan waktu mulai 1 Januari hingga 22 Desember kemarin, Kejari Karo menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 684 berkas.

Dari seluruh perkara ini, sebanyak 370 perkara sudah dinyatakan berkas penyidikannya dinyatakan lengkap atau P21.

"Dari 684 perkara yang masuk, sebanyak 370 perkara sudah dinyatakan P21. Dan untuk perkara yang sudah diputus sebanyak 371 perkara. Karena ada perkara yang terdakwanya lebih dari satu, dan telah inkrah. Denda yang dibayar sebesar Rp 107.070.000. Biaya perkara Rp 643.000," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved