Breaking News:

KPUD Nias Selatan Tak Diskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa, PDIP Sumut Sebut Sudah Konsisten

Paslon Hilarius Duha-Firman Giawa dianggap telah melanggar UU Pilkada lantaran menggunakan program pemerintah daerah untuk berkampanye.

Penulis: Liska Rahayu | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
PASANGAN Hilarius Duha-Firman Giawa. 

Tribun-medan.com, Medan - KPUD Nias Selatan (Nisel) memutuskan menolak menjalankan rekomendasi Bawaslu Nias Selatan terkait mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) Hilarius Duha-Firman Giawa.

Paslon Hilarius Duha-Firman Giawa dianggap telah melanggar UU Pilkada lantaran menggunakan program pemerintah daerah untuk berkampanye.

Penolakan itu disampaikan lewat pengumuman KPU Nisel No 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No 915/Bawaslu-Prov.SU/14/PM.06.02/XII/2020 tentang rekomendasi diskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya mengatakan, pihaknya mengapresiasi KPUD Nisel karena sudah konsisten.

"Sudah benar apa yang dilakukan KPUD Nisel. Karena sejak awal prosesnya itu kan sudah diikuti. Kita apresiasi KPU yang konsisten sehingga tidak ada yang didiskualifikasi," katanya saat dihubungi Tribun-Medan.com, Sabtu (26/12/2020).

Dalam pengumuman yang beredar, dijelaskan bahwa sebelum mengeluarkan hasil tindaklanjut, KPUD Nisel terlebih dahulu meminta masukan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa; Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Ikhtiar Duha; Kepala Dinas Pertanian, Norododo Sarumaha; Mukamu Eva Wisman Bali (pelapor); Dirjen Otda Kemendagri, Akmal; Penggiat Pemilu Titi Anggraini; dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas HKBP Nomensen, Janpatar Simamora.

KPUD berkesimpulan pasangan petahana yang diusung PDIP itu tidak terbukti melanggar administrasi pemilihan.

Berdasarkan keterangan, masukan dan klarifikasi dari berbagai pihak di atas, KPUD Nisel berkesimpulan tidak dapat menjalankan rekomendasi Bawaslu Nisel untuk mendiskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa.

Apalagi saat rekomendasi diberikan KPUD Nisel telah menetapkan Hilarius Duha-Firman Giawa sebagai paslon dengan perolehan suara terbanyak.

"Bahwa berdasarkan keterangan ahli Titi Anggraini bilamana objek rekomendasi Bawaslu a quo, setelah basa penetapan hasil pemilihan oleh KPU Nisel pada 16 Desember 2020, dianggap penting untuk ditangani atau diproses, ruang lingkup penyelesaiannya telah bergeser menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)," tulis point 7 pada kesimpulan pengumuman hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Nisel yang dibaca oleh Tribun-Medan.com.

Adapun terkait rekomendasi Bawaslu a quo, KPU Nisel dapat menyampaikan jawaban kepada MK pada saat berlangsungnya persidangan perselisihan hasil, sebagai fakta hukum yang terjadi dalan penyelenggaraan pemilihan di Nisel.

Selanjutnya hal itu menjadi kewenangan MK untuk memutuskan. Apalagi kemudian, bahwa paslon nomor urut 2 Idealisman Dachi dan Sozanolo Nduru telah mendaftarkan gugatan ke MK 18 Desember 2020. Sehingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara ruang lingkup penyelesaian menjadi ranah kewenangan MK.

Pada poin kesimpulan, disebutkan pula paslon nomor urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.

Keputusan ini ditetapkan di Teluk Dalam 24 Desember 2020. Seluruh komisioner Nisel menandatangani berita acara tindaklanjut rekomendasi Bawaslu tersebut. (yui/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved