Breaking News:

Anggota DPRD Kecewa, Capaian Penerimaan PAD di Deliserdang Rendah

Meski diakui saat ini sedang situasi pandemi namun dirinya berpendapat harusnya tidak boleh capaian dibawah 70 persen dari target. 

Tribun Medan/Indra Gunawan
ANGGOTA DPRD Deliserdang, Misnan Al Jawi. 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Anggota Komisi III DPRD Deliserdang, Misnan Al Jawi mengaku belum ada mendapat informasi terkait realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020. 

Dirinya mengaku belum puas kalau dibilang capaian realisasi pada saat ini hanya 67 persen saja.

Meski diakui saat ini sedang situasi pandemi namun dirinya berpendapat harusnya tidak boleh capaian dibawah 70 persen dari target. 

"Saya memang belum cek berapa capaiannya. Cuma kalau 67 persen, enggak puaslah. Paling tidak pada saat ini  75 persen atau minimal 70 persen lah. Walaupun Corona tetap bayar PBB juganya masyarakat," kata Misnal Al Jawi Minggu, (27/12/2020).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kalau saat ini yang terjadi adalah petugas tidak gigih.

Idealnya untuk meningkatkan pendapatan harus giat menjemput bola. Bila memang capaian benar masih 67 persen, dirinya setuju dibentuk Pansus agar capaian bisa betul-betul meningkat. 

"Kalau perlu bulan satu nanti kita bentuk pansus piutang pajak. Kalau dibentuk kan nanti bisa lebih akurat supaya yang enggak bayar pajak parkir itu bisa kita panggil. Petugas harus jemput bolalah supaya bisa naik lagi pendapatan," kata Misnan.

Sebelumnya diberitakan Pemkab Deliserdang banyak kehilangan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deliserdang mencatat terjadi penurunan sekitar 110 miliar dibanding tahun sebelumnya. Dari berbagai sektor pajak yang ada, terjadi penurunan angka yang cukup drastis.

Sekretaris Bapenda Deliserdang, Edi Jamian menyebutkan, untuk capaian realisasi penerimaan PAD sampai akhir tahun hanya terkumpul 580 miliar saja pada tahun 2020 ini.

Sementara pada tahun 2019 realisasi penerimaan bisa mencapai 690 miliar. Diakui selama pandemi ini semuanya begitu terpengaruh. 

"Total keseluruhan hanya 67 persen dari targetlah. Sudah masuk semua dan hanya dapat 580 miliaran. Kalau untuk pembayaran PBB masih terus kita terima sampai tanggal 30. Pembayaran bisa di kantor-kantor Kecamatan,"ujar Edi Jamian, Minggu, (27/12/2020). 

Mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ini menyebut untuk sektor pendapatan yang paling merosot adalah pajak hotel, hiburan, restoran dan juga parkir. Selama ini salah satu instansi yang paling banyak memberikan sumbangsih pendapatan adalah Bandara Kualanamu.

Karena penerbangan belum bangkit pengaruhnya pun cukup berdampak besar. 

"Rata-rata pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir paling cuma 57 persenan. Kalau dulu pajak hiburan itu bisa sampai 103 persen capaiannya dan melebihi target. Sekarang parkir di Bandara yang bisanya bisa 600 sampai 700 juta perbulan sekarang cuma bisa kasih 80 sampai 100 jutaan. Seperti itulah kondisinya sekarang ini," kata Edi Jamian. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved