Breaking News:

Dalam Rapat Paripurna, Akhyar Berharap Perda Bisa Mewujudkan Masyarakat Tertib

Akhyar Nasution berharap kehadiran Perda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat memberi dampak signifikan.

Dok. Humas Pemkot Medan
Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gedung DPRD Medan, Rabu (30/12/2020) 

TRIBUN-MEDAN.com - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution berharap kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat memberi dampak signifikan.

"Terutama, dampak bagi masyarakat dalam melaporkan semua peristiwa kependudukannya sehingga dapat terwujud tertib administrasi di ibukota Provinsi Sumatra Utara (Sumut)," katanya.

Harapan tersebut disampaikan Akhyar dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Rabu (30/12/2020).

Perubahan Ranperda tentang Administrasi kependudukan menjadi Perda Kota Medan tersebut ditandai dengan penandatangan keputusan bersama antara Akhyar dan Ketua DPRD Medan Hasyim.

"Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik," kata Akhyar seperti dalam keterangan tertulis.

Selain itu, menurut Akhyar, administrasi kependudukan juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, Akhyar mengungkapkan, Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada hakekatnya telah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

"Hal itu termaktub dalam Undang Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 UUD 1945," katanya.

Menurut dia, UU tersebut bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Akhyar menjelaskan, guna memberikan perlindungan bagi masyarakat tersebut, Pemkot Medan bersama DPRD Medan melakukan persetujuan bersama sehingga Ranperda administrasi kependudukan menjadi Perda.

Dengan persetujuan tersebut, Akhyar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi.

Sebagai informasi, sebelum penandatangan persetujuan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus (pansus) serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Medan.

 
 

Penulis: Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Editor: Yohanes Enggar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved