Breaking News:

Kanwil DJP Sumut II Sandera Wajib Pajak, Sempat Ajukan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Wajib Pajak H telah disandera Kanwil Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) Sumut II, yang mana dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar.

TRIBUN MEDAN/HO
KANWIL DJP Sumut II mengantarkan seorang penunggak pajak ke Lapas Klas IIA Pematangsiantar untuk disandera beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut II menolak pengajuan penghapusan bunga pajak terutang, seorang wajib pajak (WP) di Kota Pematangsiantar berinisial H.

Alasannya, DJP Sumut II sudah melakukan berbagai kajian dan diputuskan bahwa H wajib membayar pokok dan bunga pajak terhutang.

Belakangan diketahui, Wajib Pajak H telah disandera Kanwil Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) Sumut II, yang mana dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas) Pematangsiantar.

“Penyanderaan WP itu sudah melalui proses panjang dan bertingkat,” jawab Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut II Muhammad Faisal, Kamis (7/1/2021).

Menurut Faisal, penyanderaan dilakukan, karena saat dilakukan penagihan terhadap WP H yang merupakan warga Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, per tanggal 17 Juni 2014 masa pajak Januari-Desember 2011, WP tidak memiliki itikad baik untuk melunasinya saat itu.

Faisal membenarkan WP itu telah mencicil pajak kurang bayar dan sanksi administrasinya.

Namun cicilannya sangat kecil, hingga dilaporkan ke pusat dan tindak lanjutnya turun surat Menkeu serta ditindaklanjuti dengan penyanderaan terhadap WP itu sejak 22 November 2020.

Faisal menyatakan, penyanderaan terhadap WP itu akan diperpanjang setelah enam bulan disandera, bila belum ada itikad baiknya untuk melunasi pajak kurang bayar dan sanksi administrasinya. 

“Aset dan usaha WP itu masih ada, tapi itu tergantung WP apakah ada itikad baiknya melunasi pajak kurang bayar dan sanksi administrasi itu dan bila tidak, penyanderaan akan tetap dilakukan dan diperpanjang setiap enam bulan.” ujarnya.

Faisal menyatakan, WP yang membuka usaha di bidang makanan menunggu agar negara kehilangan hak menagih pajak kurang bayar dan sanksi administrasi. Padahal pajak kurang bayar itu sudah lama dan harus dibayar. 

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved