Breaking News:

Perkara Korupsi TPA di Karo, Mantan Kadis Candra Tarigan Tak Terima Kesaksian Bawahannya

Terdakwa Candra sempat bereaksi atas kesaksian tiga dari empat saksi yang dihadirkan Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo.

TRIBUN MEDAN/GITA
Terdakwa Candra Tarigan yang berada di Rutan Kabanjahe menjalani persidangan lewat video conference di Pengadilan Tipikor Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, Candra Tarigan yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kembali disidangkan di ruang cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (07/01/21) malam

Terdakwa Candra sempat bereaksi atas kesaksian tiga dari empat saksi yang dihadirkan Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo.

Dalam persidangan tersebut, Candra Tarigan tidak terima atas kesaksian para anggotanya di DKP yang pernah dipimpinnya itu.

Di hadapan Majelis Hakim Tipikor, Jarihat Simarmata dan JPU Akbar Pramana, terdakwa menyebut Alex Leo Bangun selaku Pejabat Penggadaan Barang dan Jasa, Randigus Tarigan selaku PPK, dan Erguna selaku PPTK, mengetahui tentang penggunaan jasa KJJP Doli Siregar selaku tim penilai harga lahan untuk TPA Kabupaten Karo.

Tim JPU mempermasalahkan pembayaran jasa penilai dari KJJP Doli Siregar, padahal pembayaran senilai Rp 43 juta tidak ada dalam mata anggaran APBD 2016, tetapi baru ada pada APBD Perubahan 2017.

Sedangkan anggaran yang tercantum untuk pembayaran pembelian lahan senilai Rp2.525.000.000.

"Sesuai mata anggaran APBD Kabupaten Karo, ada dana Rp 2,5 miliar untuk lahan dan Rp 25 juta untuk urusan berkas," tanya Mora kepada para saksi yang memberi keterangan secara terpisah.

Dalam persidangan itu, Alex, Randigus Tarigan dan Erguna, menyebut mereka hanya tahu penilaian menggunakan jasa KJJP Doli Siregar.

Alex juga menuturkan soal pemakaian tim penilai memang ada dua kantor jasa yakni KJJP Doli Siregar dan Endang Syarif. Namun informasi diperolehnya, Doli Siregar lah yang banyak dipergunakan jasanya.

Namun ketiganya juga mengakui bahwa keberadaan TPA memang sangat dibutuhkan karena selama ini pihak Pemkab Karo hanya menyewa lahan di kawasan Desa Lingga Baru dan belum memiliki lahan sendiri.

Sehingga dengan memiliki lahan sendiri tentunya tidak mengeluarkan anggaran setiap tahunnya, di mana kawasan yang dibeli berada di kawasan Desa Dokan dan Desa Mulia Raya.

Sementara itu, Bendahara DKP Nesron menyampaikan bahwa yang dilakukan sesuai apa telah disetujui baik dari kepala serta kelengkapan pendukung yang diteruskan ke BUD dan BPKAD Pemkab Karo.

Usai mendengarkan keterangan saksi sidang ditunda hingga pekan depan.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved