Breaking News:

Pemkab Belum Selesaikan Pembayaran Pelunasan Untuk Pembelian Lahan Pasar Pancur Batu

Pemerintah Kabupaten Deliserdang belum menyelesaikan pelunasan sisa kekurangan pembayaran pembelian lahan kosong untuk pasar Pancur Batu.

Tribun-Medan.com/Indra Gunawan
Pedagang Pasar Pancur Batu yang menolak direlokasi melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Deliserdang beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Deliserdang belum menyelesaikan pelunasan sisa kekurangan pembayaran pembelian lahan kosong untuk Pasar Pancur Batu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) masih terutang Rp 7,72 miliar lagi kepada pemilik lahan karena Pemkab baru membayar separuhnya saja pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 7 miliar.

Meski Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan sudah mencopot Ramlan Refis sebagai Kadisperindag namun pada saat ini penggantinya belum juga dapat menyelesaikan masalah ini.

Kadisperindag Deliserdang, Zaki Aufa menyebut pembayaran belum selesai dilakukan karena saat ini ada masalah antara pemilik lahan dengan orang yang telah diberi kuasa.

Sekarang masalahnya sudah diadukan di Polda Sumut. Menurutnya tidak mungkin pembayaran dilakukan karena saat pembayaran tahap pertama pada zaman Kadis sebelumnya melalui orang yang diberi kuasa.

"Sekarang masalahnya masih ada proses hukum pengaduan yang punya tanah di Polda. Itulah makanya belum dibayar lagi kekurangannya. Kita akan kordinasikan lagi ini karena sebelum aku di situ kan ada berita acara dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) kita kan kembali lagi sama Inspektorat (petunjuk)," ujar Zaki Aufa.

Mantan Camat Percut Seituan ini mengakui kalu dampak dari lambatnya pembayaran maka usulan ke Pemerintah Pusat untuk bantuan pembangunan pasar tidak bisa dilakukan.

Pemerintah Pusat hanya mau membangun apabila memang Pemerintah Daerah sudah memiliki lahan yang jelas. Ia menegaskan ke depannya akan mengikuti arahan sesuai ketentuan yang ada.

"Nanti inikan ada lagi musyawarah ya dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset karenakan mereka nanti yang bayar. Kalau nggak ada masalah bayar katanya ya pasti akan kita bayar. Jangan pula asal dibayari aja, besok-besok kita pula dipanggili sama penegak hukum takutnya," kata Zaki.

Sebelumnya BPKP Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bahwa harga lahan Rp 14,72 miliar seluas 3,2 hektare untuk lahan pasar Pancur Batu kemalahan dan ada potensi kerugian negara Rp 1,3 miliar.

Halaman
12
Penulis: Indra Gunawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved