Breaking News:

Gugatan Pilkada di Sumut 2020

Terkait Sengketa Pilkada, KPUD Karo Masih Tunggu BRPK dari Mahkamah Konstitusi

Kabupaten Karo terdapat gugatan terkait pelaksanaan Pilkada oleh Pasangan Calon (Paslon).

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Juang Naibaho
Tribun-Medan.com/Muhammad Nasrul
Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan ST, saat ditemui di ruangannya, di Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada Desember 2020 lalu, hingga saat ini proses belum dapat dikatakan selesai semuanya.

Pasalnya, beberapa daerah terutama Kabupaten Karo terdapat gugatan terkait pelaksanaan Pilkada oleh Pasangan Calon (Paslon).

Diketahui, dari lima Paslon yang ada di Kabupaten Karo dua dua antaranya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua Paslon ini yaitu, pasangan Josua Ginting dan Sabrina br Tarigan atau Paslon nomor urut satu, dan pasangan Iwan Depari dan Budianto Surbakti atau Paslon nomor urut tiga.

Saat ditanya mengenai progres gugatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo Gemar Tarigan, mengungkapkan jika sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari MK melalui Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Dirinya mengatakan, melalui BRPK ini nantinya akan dilihat apalah gugatan dari kedua Paslon itu masuk ke dalam tahap persidangan atau tidak.

"Kita masih menunggu BRPK dari MK, kalau gugatan dari dua Paslon itu diterima ya akan lanjut ke tahap sidang sengketa. Kalau tidak, berarti gugatan tersebut dinyatakan batal," ujar Gemar, saat ditemui di Kantor KPUD Karo, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, Senin (18/1/2021).

Gemar menjelaskan, jika nantinya gugatan dari kedua Paslon diterima maka pihaknya akan bersedia mengikuti segala proses yang nantinya diatur oleh MK. Dirinya mengatakan, untuk jadwal persidangan diperkirakan akan dimulai pada tanggal 26 Januari mendatang.

"Kita lihat nanti, sesuai jadwal hari ini keluar BRPK dari MK. Kalau diterima gugatannya, ya kita ikuti prosesnya," katanya.

Ketika ditanya apa isi dari materi gugatan yang disampaikan oleh kedua Paslon ini, Gemar mengaku jika pihaknya tidak mengetahui secara rinci. Namun, beberapa item yang termasuk di antaranya seperti dugaan money politik, dugaan oknum penyelenggara yang bermain, dan beberapa item aduan lainnya.

Pria yang mengenakan baju putih ini menjelaskan, dari beberapa gugatan yang disampaikan oleh kedua Paslon ini tidak mempermasalahkan hasil akhir perolehan suara. Namun, dari beberapa item gugatan yang banyak dugaan kecurangan ini kedua Paslon ini meminta agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

"Mereka intinya meminta untuk dilakukan PSU di beberapa kecamatan. Seperti di Kecamatan Kabanjahe, Merek, Tigapanah, Berastagi, Mardinding, Lahbaleng, Tigabinanga, Merdeka, dan beberapa kecamatan lagi. Ya kita lihat saja nanti seperti apa hasil dari MK," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved