Breaking News:

Alasan Tunggu Laporan, Kejari Siantar Belum Selidiki Indikasi Korupsi Proyek Jembatan

Padahal audit BPK-RI yang diterbitkan sejak April 2020 lalu, menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan.

TRIBUN MEDAN/HO
KASI Intelijen Kejari Pematangsiantar, Bas Faomasi Jaya Laia 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar hingga detik ini belum menindaklanjuti dugaan korupsi pada pembangunan jembatan di beberapa titik di Siantar tahun 2019 senilai Rp 2,9 miliar.

Padahal audit BPK-RI yang diterbitkan sejak April 2020 lalu, menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Kejaksaan dalam hal ini, Kasi Intelijen Bas Faomasi Jaya Laia mengatakan, untuk menindaklanjuti dugaan korupsi itu, pihaknya membutuhkan laporan maupun aduan dari masyarakat.

"Kami baru dapat info dari dumas (pengaduan masyarakat) saat aksi damai Pemuda Anti Korupsi (PAK) kemarin. Kita akan Pulbaket dan Puldata untuk melihat pengerjaan jembatan tersebut," ujar Bas saat ditemui di ruangannya, Rabu (20/1/2021) siang.

Bas menyebut akan memanggil koordinator aksi PAK saat demo pada Kamis (14/1/2021) sore yang lalu untuk memberikan klarifikasi, bahkan mau membuat laporan tertulis tentang adanya dugaan korupsi.

Nantinya, dengan adanya laporan tersebut, jaksa akan melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk melihat indikasi korupsi dalam proyek jembatan VIII STA.13+1441 s.d STA.13+436 yang dikerjakan PT EPP.

"Kita sudah panggil koordinator aksi Arfiani. Seharusnya hari ini dia datang, cuma belum datang. Rencananya, kita undang lagi dia hari Senin. Kalau bisa dia pelapornya," kata Bas.

Dari keterangan Arfiani, kata Bas, kejaksaan akan melihat terkait apakah ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Bas menerangkan, sebelum ada hasil audit BPK-RI, proses penetapan pemenang lelang oleh kelompok kerja (Pokja) sempat bermasalah. Pemenang tender sempat ditolak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PUPR Pematangsiantar.

"Proses lelang yang saya ketahui, lelang dilakukan oleh tim Pokja. Namun saat lelang pertama itu, pemenang yang dinyatakan Pokja, tak disetujui PPK karena tidak sesuai persyaratan. Kemudian dilakukan penawaran ulang, setelah penawaran ulang, ternyata tidak ada yang mengikuti, sehingga pemenang ditunjuk langsung," ujar Bas.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved