Breaking News:

Pemerintah Pusat Berikan Tapak Rumah, Petani Simalingkar dan Mencirim Datangi Kantor Bupati

Melalui Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik yang terjadi.

TRIBUN MEDAN/VICTORY
RATUSAN petani dari Kota Medan menggelar aksi jalan kaki menuju Istana Negara Jakarta untuk menjumpai Presiden Jokowi, Kamis (25/6/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, PAKAM - Dua kelompok tani asal Desa Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu dan Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal mendesak agar masalah konflik agraria yang mereka hadapi selama ini bisa cepat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini dikarenakan perjuangan dua kelompok tani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) yang sempat ke Jakarta dengan berjalan kaki tahun lalu sudah membuahkan hasil yang positif.

Melalui Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purna) Moeldoko, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan dan diteken Moeldoko nomor B-17/KSK/11/2020 tanggal 16 November 2020.

"Kami sudah ketemu langsung sama Pak Presiden dan sudah disetujui agar diberikan hak kepada petani 150 meter tanah per Kepala Keluarga dan ditambah 2500 meter untuk lahan pertanian. Untuk tapak rumah setelah penetapan lokasi akan dibangunkan langsung rumahnya sama Kementerian PUPR. Di Simalingkar data kita ada 805 KK yang diajukan dan di Sei Mencirim 700 an," ucap Humas SPSB, Sulaiman didampingi Sekretaris STMB, Imam Wahyudi saat ditemui di kantor Bupati Deliserdang, Selasa (19/1/2020).

Perwakilan petani dari dua kelompok serikat ini pun sempat mendatangi kantor Bupati Deliserdang. Mereka bertemu langsung dengan pihak Pemkab, Polresta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang.

Kedatangan mereka untuk menanyakan bagaimana progres dari adanya perintah Presiden tersebut. 

"Kita datang hanya berkoordinasi sehubungan dengan surat dari Kepala Staf Presiden mengenai penetapan lokasi yang sampai saat ini masih ngambang. Kita mau tahu bagaimana tindaklanjut dari surat yang telah diberikan KSP (Kantor Staf Presiden) kepada tim verifikasi. Kita belum pernah kordinasi. Jadi dengan kehadiran kami di sini bisa duduk bersama dengan BPN Deliserdang dan Bupati diwakili asisten supaya kita bisa duduk bersama satu visi dan satu misi supaya proses ini bisa berjalan dengan baik," kata Sulaiman. 

Sulaiman mengaku heran, mengapa pada saat ini penetapan lokasi masih ngambang.

Pemkab dan BPN pun dianggapnya sebenarnya sudah tahu meskipun kewenangan tertinggi kembali lagi kepada Kakanwil BPN dan Gubernur Sumut selaku Ketua tim Penyelesaian Verifikasi data dan penentuan lokasi.

Karena sudah berjuang begitu lama, mereka pun meminta agar apa yang diperintahkan oleh Presiden bisa cepat untuk ditindaklanjuti. 

Halaman
12
Penulis: Indra Gunawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved