TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), bagi seluruh daerah yang memiliki sengketa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Untuk di Kabupaten Karo sendiri, diketahui dari lima Pasangan Calon (Paslon) ada dua Paslon yang mengajukan gugatan ke MK.

Saat ditanya mengenai progres gugatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo Gemar Tarigan, mengungkapkan jika pihaknya telah mendapatkan informasi terbitnya BRPK tersebut.

Dikatakannya, dari kedua Paslon yang mengajukan gugatan semuanya dinyatakan diterima secara administrasi.

"Kemarin telah keluar BRPK, dari dua yang mengajukan gugatan di Karo semuanya keluar. Jadi secara administrasi, mereka sah untuk dilanjutkan ke proses persidangan," ujar Gemar, saat ditemui di Kantor KPUD Karo, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, Kamis (21/1/2021).

Saat ditanya kapan jadwal persidangan sengketa Pilkada ini, sesuai dengan jadwal yang telah diterbitkan oleh MK pelaksanaan sidang dilakukan mulai Selasa (26/1/2021) hingga Senin (1/2/2021). Namun, Gemar menyebutkan untuk Kabupaten Karo sendiri direncanakan KPUD Karo akan mengikuti persidangan pada Rabu (27/1/2021) mendatang.

"Kita telah menerima jadwal, dijadwalkan kita mengikuti sidang awal di tanggal 27 Januari ini. Di sidang perdana ini, materinya sidang pemeriksaan awal," katanya.

Gemar menjelaskan, nantinya pada sidang perdana ini materi gugatan dari penggugat yaitu kedua Paslon akan diuji. Dirinya mengatakan, setelah dilakukan sidang pemeriksaan awal ini gugatan dari kedua Paslon akan dilihat apakah bisa dilanjutkan ke proses sidang selanjutnya atau tidak.

Gemar mengatakan, nantinya setelah sidang awal MK akan mengeluarkan putusan sela.

Jika gugatan dari kedua Paslon dinyatakan memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke tahap sidang selanjutnya.