Breaking News:

Inspektorat Siantar Belum Terima Uang Kerugian Negara Rp 2,9 Miliar Proyek Jembatan

Inspektorat Kota Pematangsiantar hingga kini belum menerima itikad baik dari rekanan pengerjaan jembatan VIII Sta 13+441 sampai dengan Sta 13+436,

Alija Magribi/Tribun Medan
Proyek jembatan VIII STA.13+1441 yang belakangan terindikasi korupsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Inspektorat Kota Pematangsiantar hingga kini belum menerima itikad baik dari rekanan pengerjaan jembatan VIII Sta 13+441 sampai dengan Sta 13+436, yakni PT Erapratama Putra Perkasa (EPP).

Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menyebut ada kerugian negara dalam proyek tersebut.

Dalam LHP BPK yang diterbitkan pada April 2020 lalu, ada kerugian keuangan negara senilai Rp 2,9 miliar akibat kekurangan volume.

Kepala Inspektorat Kota Siantar, Junedi Sitanggang mengakui pihaknya sudah dimintai oleh BPK RI untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara tersebut.

Pihak rekanan, sambung dia, juga sudah datang.

"Tapi belum ada pengembalian uang," ucap Junaedi Sitanggang melalui panggilan telepon, Kamis (28/1/2021).

Junedi mengatakan, pihaknya akan memanggil kembali rekanan PT EPP dan Kepala Dinas PUPR untuk dimintai keterangan lebih lanjut, meskit tak menyampaikan hasil pemeriksaan awal.

"Belum bisa dibuka (ke publik), karena masih proses pemeriksaan," ujarnya.

Diketahui, pagu proyek jembatan VIII STA.13+1441 sampai dengan jembatan STA.13+436 tahun 2019 yang dikerjakan PT Erapratama Putra Perkasa (PT EPP) mencapai Rp 14,4 miliar. PT EPP mengerjakan proyek tersebut atas penunjukkan langsung dari Pengguna Anggaran (PA).

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved