Breaking News:

Tim Terpadu Rapat Bersama Warga Motung Bahas Dana Dampak Sosial Lahan BPODT, Hitungan Sampai Rp 70 M

Pertemuan terkait adanya permohonan Raja Bius Motung kepada Tim Terpadu dan KJPP agar menaikkan harga kayu tegakan di lahan bius motung seluas 11 Ha

Tribun-Medan.com/Maurits Pardosi
Warga Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sambangi Kantor Bupati Toba pada Selasa (26/1/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Audi Murphy Sitorus selaku Ketua Tim Terpadu menggelar rapat bersama dengan warga Motung untuk membahas dana dampak sosial bagi warga di lahan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tahap II seluas 107 hektare (Ha). Pertemuan digelar di Kantor Bupati Toba, Selasa (26/1/2021).

Audy Murphy Sitorus menyampaikan, dasar dilaksanakannya pertemuan tersebut atas adanya permohonan Raja Bius Motung kepada Tim Terpadu dan KJPP agar menaikkan harga kayu tegakan di lahan bius motung seluas 10 Ha.

Di mana lahan 10 Ha hutan bius Motung merupakan bagian dari 107 Ha tersebut.

"Sengaja kita undang rapat hari ini karena ada usulan dari masyarakat yang dari lahan 107 Ha, harga yang dihitung dinilai terlalu rendah. Sebelumnya Satgas turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi atas tanaman dan lain-lain yang berada di atas lahan 107 Ha tersebut yang manfaat pengelolaan saat ini diberikan kepada BPODT" ujar Audi.

Ditambahkannya, pada 15 Desember 2020, KJPP sudah menyusun jumlah dana santunan sosial atas lahan 107 Ha dengan jumlah yang mereka buat berdasarkan penilaian mereka dihitung sebesar Rp.12.089.123.209.

Setelah diumumkan, muncullah surat tanggal 28 Desember 2020 dari pengurus Bius Motung Siopat Marga kepada Ketua Tim Terpadu yang isinya mereka belum bisa menerima jumlah santunan tersebut karena dinilai jauh lebih murah dari yang mereka perkirakan sebelumnya sebesar 70 miliar.

"Penilaian Bius Motung sebelumnya, mencapai 70 miliar. Karena itu mereka minta dihitung kembali agar hutan adat 10 Ha, jangan sama harga pohonnya dengan pohon yang di luar hutan adat tersebut," sambung Audy Murphy Sitorus.

Ketua Bius Motung Sabar Manurung mengatakan, pihaknya sadar semua tahapan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang ada dan mengakui hak alas yang dimiliki BPODT di atas lahan 107 Ha tersebut.

Pihaknya hanya memohon kepada KJPP agar menaikkan harga kayu tegakan yang ada di hutan bius 10 Ha beserta ikut menghitung hal-hal lain yang terdapat di dalamnya seperti tembok berusia ratusan tahun yang dibangun oleh nenek moyang mereka dulunya.

"Kami telah merawat hutan itu secara turun temurun, bahkan dalam kearifan lokal kami hanya boleh mengambil kayu dari hutan itu untuk peruntukan peti mati saja. Jadi ada nilai-nilai filosofi yang berlaku hingga kini di kalangan warga Motung. KJPP inikan independen dan bekerja atas rekomendasi pemerintah jadi saya rasa KJPP pun bekerja sesuai fakta di lapangan. Itulah makanya kami meminta pengertian dari KJPP dan BPODT untuk menghargai secara khusus kearifan lokal," ujar Sabar Manurung.

Halaman
123
Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved