TRIBUN-MEDAN.com, ASAHAN - Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil langkah pemutusan listrik di kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Asahan, Jumat (29/1/2021).

Pasalnya, Pemkab Asahan telah menunggak sebesar Rp 221 juta.

Manager PT PLN ULP Kisaran, Rosiana Hasibuan, saat dikonfirmasi, mengatakan sebanyak 44 kantor milik Pemkab Asahan menunggak pembayaran listrik.

"Di antaranya Kantor Camat Kisaran Timur, Inspektorat, Kominfo, Koperindag, Kolam Renang, Rumah Sakit Umum Daerah dan gedung lainnya," ujarnya.

Menurutnya, PT PLN telah mengeluarkan invoice untuk tagihan kepada Pemkab Asahan, namun tak ditanggapi.

"Sehingga, kami memperingatkan dengan surat pemutusan rekening, tidak juga ditanggapi, kami lakukan pemutusan sementara. Karena itu menurut SOP yang ada di PLN," ujarnya.

Meskipun Rosi sebenarnya mengetahui anggaran milik daerah belum dapat dicairkan di awal tahun, namun Rosi bersikeras menjalankan SOP dari perusahaan listrik pelat merah tersebut.

"Kenapa? Karena kewajiban tetaplah menjadi kewajiban. Kenapa tidak dibayar. Pemutusan ini akan dilakukan secara bertahap," katanya.

Saat ditanya mengenai bila membayar dengan uang pribadi, Rosi menyebutkan, pihak Pemkab nantinya akan mendapat catatan dari BPK dan bisa jadi dinyatakan korupsi.

Namun, Rosiana Hasibuan mengatakan siap untuk memberi penjelasan.

"Bila nanti ada temuan dari BPK tentang pembayaran ini tentunya PLN siap memberikan penjelasan kepada pihak terkait," jelas Rosi.

Amatan Tribun-Medan.com, listrik Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran batal diputus oleh PLN.

Supervisor Transaksi Energi PLN ULP Kisaran, I Komang Sudiadnyana, mengatakan pihaknya memberikan tempo hingga besok demi mementingkan rasa kemanusiaan.

"Kami kasih tempo hingga esok, karena kemanusiaan. Tapi kalau besokpun belum dibayar, akan kita putus juga sementara," ujarnya.

(CR2/TRIBUN-MEDAN.COM)