Breaking News:

DPRD Samosir Berkomitmen Tetapkan Ranperda Pengakuan Tanah Ulayat di Tahun 2021

DPRD Samosir berinisiatif dan berkomitmen menetapkan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanah ulayat Batak dan pemanfaatan

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN / HO
Pimpinan DPRD Samosir melakukan kunjungan lapangan ke lokasi masyarakat hukum adat Raja Ulosan di Baniara Desa Partungko Nagijang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, pada Minggu (31/1/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SAMOSIR - Untuk melindungi tanah ulayat warisan leluhur Batak, DPRD Samosir berinisiatif dan berkomitmen menetapkan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanah ulayat Batak dan pemanfaatannya.

Pimpinan DPRD Samosir yang diketuai Saut Martua Tamba, Wakil Ketua Pantas Marroha Sinaga bersama Ketua Badan pembentukan peraturan daerah (BP2D), Haposan Sidauruk dan anggota Renaldi Naibaho melakukan kunjungan lapangan ke lokasi masyarakat hukum adat Raja Ulosan di Baniara Desa Partungko Nagijang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada Minggu (31/1/2021).

Kunjungan lapangan ini turut dihadiri Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Samosir, Lamhot Nainggolan bersama staf, perwakilan marga Situmorang, Lumban Batu dan Sitinjak yang berbatasan dengan lokasi tersebut. Serta staf divisi studi dan advokasi KSPPM, Lambok Lumban Gaol dan rekan.

Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba mengatakan bahwa penyusunan Ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanah Ulayat Batak dan pemanfaatannya ini, adalah inisiatif DPRD Kabupaten Samosir.

Menurutnya, perda ini sangat penting karena tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat Samosir dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat batak dan pemanfaatannya.

Dijelaskan Politisi PDIP itu, ranperda usul prakarsa ini merupakan satu-satunya ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan ulayat di Provinsi Sumatera Utara. “Nantinya ranperda ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak adatnya,” kata Saut Martua Tamba melalui paparan tertulis dari Humas DPRD Kabupaten Toba.

Untuk itu, sambung Ketua DPRD Samosir, pihaknya bersama legislatif lainnya berkomitmen akan mencurahkan hati, tenaga dan pemikiran dalam mewujudkan dan menetapkan perda tersebut di tahun 2021 ini.

"Kami berharap perda ini nantinya sebagai hadiah ulang tahun Kabupaten Samosir ke-17 untuk masyarakat hukum adat, yang selama ini memperjuangkan hak-hak adatnya," tambah Ketua DPRD Samosir.

Atas ranperda yang diprakarsai DPRD Samosir itu, staf divisi studi dan advokasi KSPPM, Lambok Lumban Gaol sangat mengapresiasi kerja cepat DPRD bersama Pemkab Samosir untuk mensukseskan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan langsung menetapkan lokusnya.

"Dari beberapa kabupaten yang kami ikut serta dalam tim, hanya Kabupaten Samosir yang langsung menentukan lokus dari perda. Padahal di kabupaten lain seperti Kabupaten Humbang perda khusus Pandumaan-Sipitu huta, di Toba perda pengakuan," ungkap Lambok Lumban Gaol.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved