Breaking News:

Kata Ombudsman Sumut Terkait Dugaan Ada Perguruan Tinggi Nakal di Medan Selewengkan Dana KIP

Dugaan penyelewengan dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh dua perguruan tinggi di Medan, kini sedang diusut oleh Komisi X DPR RI.

Tribun-Medan.com/Liska Rahayu
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut Abyadi Siregar 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dugaan penyelewengan dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh dua perguruan tinggi di Medan, kini sedang diusut oleh Komisi X DPR RI.

Terkait hal itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengaku belum mendapatkan laporan tersebut.

Namun begitu, ia berharap jika ada potensi penyalahgunaan dana diminta agar korban dapat segera melapor ke Ombudsman.

"Kami sampai sekarang belum ada menerima laporan seperti ini. Jadi aku kira gini bahwa masyarakat yang bantuan pemerintahnya dipotong, langsung membuat laporan ke ombudsman agar kita pelajari dan kita tindaklanjuti, tapi sampai sekarang kita belum ada dapat laporannya," ungkap Abyadi kepada tribun-medan.com, Senin (1/2/2021).

Lanjutnya, Abyadi menuturkan bahwa akan segera menyelidiki temuan kasus ini. Karena bukan tidak mungkin akan ada temuan kasus serupa di beberapa perguruan tinggi nakal.

"Saya kira ini harus diselediki oleh pihak berwajib atau pihak kementrian pendidikan yang mengelola dana pendidikan itu. Jadi kalau benar ada pelanggaran kasus tentang itu saya kira ini harus diusut. Dan bagi para korban silakan menyampaikan laporan, jangan takut-takut," ujarnya.

Abyadi tak menampik jika temuan kasus ini akibat adanya celah kelonggaran dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan. Ia juga menegaskan agar mahasiswa jangan takut terkena intervensi dari pihak kampus.

"Coba saja dulu datang, karena di Ombudsman ada mekanisme bisa dirahasiakan nama pelapornya dan nanti diliat dulu kasusnya bagaimana, jadi silakan datang saja dulu ke kantor. kalau ini didiamkan kan kita tidak tau," ucap Abyadi.

Selain itu, ia juga memberikan peringatan keras kepada para perguruan tinggi yang nakal untuk dapat segera berbenah.

"Itukan lembaga pendidikan, pusat yang menempah manusia untuk menjadi jujur dan sebagainya, kalau lembaganya saja sudah nakal bagaimana kita bisa percaya kalau itu menjadi mesin untuk mencetak manusia. Jadi diingatkan, untuk jangan main-main dengan pengelolaan bantuan itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan mengungkapkan bahwa sudah ada temuan dua Perguruan Tinggi di Medan yang kedapatan memungut biaya kontribusi kepada 40 mahasiswa sebesar Rp 1,2 juta per tahun.

"Ada kasus di Medan kejadiannya dengan kita sempat bantu 40 anak. Namun diambil oleh pihak universitas itu. Bayangkan 4,8 juta untuk 4 tahun kan sudah Hampir 900 juta. Ini sedang diproses dan ini masih akan diblack list," kata Sofyan.

Selain itu, Sofyan juga menyebutkan bahwa ada oknum dosen yang bermain dengan sepengetahuan Yayasan dengan memungut biaya Rp 2 juta per mahasiswa untuk mengurus administrasi bantuan KIP Kuliah.

"Anak tersebut masuk tapi wajib membayar kepada dosen yang mengurus itu. Koordinator itu pungut Rp 2 juta per anak dan tahu yayasan. Saya marah besar akan hal itu. Mereka terima uang harus wajib bayar Rp 2 juta. Si dosen tersebut dapatlah uangnya. Saya ultimatum, kalau tidak akan dibalikkan akan pidana," ucapnya.

(cr13/tribun-medan.com)

Penulis: Kartika Sari
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved