Tidak Terima Aung San Suu Kyi Menang Telak di Pemilu, Militer Kudeta Pemerintahan Sipil Myanmar

TRIBUN-MEDAN.COM - Tidak Terima Aung San Suu Kyi Menang Telak di Pemilu, Militer Kudeta Pemerintahan Sipil Myanmar

Militer Myanmar pimpinan Jendral Min Aung Hlaing memberlakukan kondisi darurat, Senin (01/02/2021), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer Myanmar mengatakan penahanan itu dilakukan untuk merespons kecurangan pemilu, seperti dilaporkan Kantor berita Reuters.

Sebuah rekaman video yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, demikian lapor AFP.

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memerintah Myanmar, telah ditangkap oleh militer, kata juru bicara partai tersebut.

Militer Myanmar pimpinan Jendral Min Aung Hlaing mengkonfirmasi mereka telah melakukan kudeta, dan bermaksud untuk memegang kekuasaan setidaknya selama satu tahun, kata koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head.

Militer Myanmar mengatakan penahanan itu dilakukan untuk merespons kecurangan pemilu.

Apa reaksi AS dan Australia?
Merespon aksi penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

Mereka memperingatkan bahwa militer "sekali lagi berusaha untuk merebut kendali" negara itu.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Sementara, mengutip dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

"AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan.

'Kami ingin mereka bertindak sesuai hukum'
Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.

Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02/2021).