Breaking News:

SKB Seragam Sekolah

Disdik Siantar Akan Sosialisasikan SKB Menteri Tentang Seragam Sekolah

Disdik Pematangsiantar akan menyosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik

TRIBUN MEDAN/KARTIKA
PELAKSANAAN psikotes siswa baru SMAN 5 Medan dalam pemilihan jurusan dengan protokol kesehatan beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Pematangsiantar akan menyosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kabid Dikdas Disdik Pematangsiantar Lusamti Simamora saat ditemui wartawan, Kamis (4/2/2021) siang menyampaikan, penerapan SKB ini berlaku khusus di sekolah negeri sejak diterbitkan Rabu (3/2/2021) kemarin.

"Itu kan hak asasi masing-masing. Dengan alasan tertentu, ada juga saudara-saudara kita muslim mungkin kurang nyaman pakai hijab, atau daerah yang mayoritas Kristen seperti di Toba, tidak boleh juga melarang siswinya menggunakan hijab. Jadi semuanya tidak boleh dipaksakan," ujar Lusamti di ruangannya.

Lusamti menyebut, surat edaran ini akan disosialisasikan ke sekolah sekolah untuk segera dijadikan pedoman oleh kepala sekolah, pengajar dan peserta didik di sekolah negeri yang ada di Kota Pematangsiantar, yang mana SD Negeri berjumlah 116 dan SMP Negeri berjumlah 13.

Lusamti juga menambahkan, SKB ini menjadi pegangan untuk semua pihak di dunia pendidikan untuk menjaga masing-masing hak asasi anak.

"Kalau ada pemaksaan, pasti ada sanksi administrasi. Karena ini sudah Kebijakan nasional. Artinya jika tidak dilaksanakan kebijakan pasti ada sanksi karena melawan peraturan pemerintah," beber Lusamti.

"Besok akan kami edarkan surat edaran ini, dan membuat surat turunan dari edaran ini. Kebijakan-kebijakan ini akan kita sampaikan juga kepada wali kota,"

Lusamti menyampaikan, besar harapan untuk masyarakat, orangtua murid dan murid bisa tetap dewasa dan menjaga kemajemukan di dunia pendidikan. Kasus di Padang, Sumatera Barat, ujarnya dapat dijadikan perhatian.

"Harapan kita dengan adanya aturan ini menjadi acuan dalam membuat aturan sehingga tidak menjadi persoalan atau perdebatan. Kalau di kita (Kota Pematangsiantar) sebenarnya tidak ada masalah ini," katanya.

(Alj/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved