Breaking News:

Deliserdang Usulkan 2877 Formasi Untuk PPPK Tahun 2021

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deliserdang mengusulkan 2.877 formasi untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021

menpan.go.id
Deliserdang usulkan 2.877 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. 

TRIBUN-MEDAN.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deliserdang mengusulkan 2.877 formasi untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Semua yang diusulkan itu merupakan tenaga guru. Selain bekerja di sekolah negeri, mereka juga sebagian besarnya bekerja di sekolah swasta saat ini.

"Usulannya sudah kita kirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (Kemenpan RB). Usulan tahun 2020 untuk formasi tahun 2021. Baru saja kita usulkan itu," kata Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Deliserdang, Kamaluddin Senin, (8/2/2021).

Ia menyebut pada tahun 2020 lalu, Kemenpan pun menyurati Pemkab Deliserdang atas kebutuhan PPPK untuk formasi tahun 2021. Karena hal itu, BKD pun berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang. Besar harapan Pemkab kalau formasi PPPK nantinya yang disetujui bisa sebanyak-banyaknya.

"Yang nentukan nanti adalah Kemenpan. Tapi kebutuhan kita 2.877 formasi lah kalau bisa. Itu data guru yang belum PNS dari Dinas Pendidikan," kata Kamaluddin.

Sementara itu Kadis Pendidikan Deliserdang, Timur Tumanggor menyebut untuk kebutuhan formasi PPPK ini mereka berpatokan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dari data itulah didapat saat ini ada 2.877 lagi tenaga guru yang mengharapkan PPPK. Disebut mereka sebagian besarnya sudah ada yang mengabdi sampai 15 tahun.

"Ada yang sudah tua memang dan ada yang mengabdi 10 sampai 15 tahun. Kita datanya lihat dari Dapodik saja ya PPPK kan banyak diharapkan juga karena haknya seperti PNS tapi nggak dapat uang pensiun saja. Harapannya kalau bisa lulus semua lah," kata Timur.

Ia menyebut saat ini gaji tenaga honorer guru masih jauh perbandingannya dengan yang berstatus PNS.

Untuk di sekolah negeri, Timur menyebut sudah tidak ada lagi yang dibawah 500 ribu lantaran guru honorer tiap bulannya sudah mendapat 350 ribu dari APBD. Penghasilan mereka akan ditambah lagi dari Dana Bos tergantung dari jumlah siswa di sekolah tersebut.

"Kalau di Dapodik itu ada guru di sekolah swasta dan ada negeri. Kalau gaji honorer di sekolah negeri nggak mungkin lagi ada karena yang dari APBD saja pun sudah dibantu Rp 350 ribu," ujarnya.

Pada pekan lalu, 127 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Deliserdang mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK. Selain tenaga guru separuhnya merupakan tenaga penyuluh pertanian. Mereka ditempatkan di berbagai Kecamatan-Kecamatan. Saat penerimaan SK itu karena sebelumnya gaji mereka masih kecil mereka pun tampak gembira karena besaran gajinya tidak jauh seperti PNS saat ini.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved