Breaking News:

Dinas PUPR Siantar Sebut, Secara Kasat Mata Studio 21 Langgar IMB Tentang Sungai

Kalau melihat jarak minimal yang dipatuhi, secara kasat mata saja sudah melanggar. Karena sungai harus bebas dari hal-hal yang menghambat bangunan.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
PENAMPAKAN hotel dan karaoke Studio 21 yang berlokasi di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Hotel dan Karaoke Studio 21, belakangan menjadi perbincangan publik pascaberedarnya video dugem mirip Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar AKP David Sinaga.

Belakangan diketahui, bangunan Studio 21 atau juga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) melalui Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang, Henry John Musa Silalahi mengatakan secara kasat mata bangunan melanggar jarak minimal dengan sungai. 

"Kalau melihat jarak minimal yang dipatuhi, secara kasat mata saja sudah melanggar. Karena sungai harus bebas dari hal-hal yang menghambat bangunan. Tapi kalau secara pasti, detail jaraknya harus diukur dulu," ujar pria yang akrab disapa Musa, Senin (8/2/2021). 

Dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya itu, Musa menyampaikan kasus pelanggaran IMB Studio 21 adalah masalah klasik. Izin IMB yang sempat terbit merupakan rekomendasi Dinas Tarukim ke Dinas Perizinan pada tahun 2015.

Musa menyebut pengawasan terhadap bangunan baru menjadi wewenang Dinas PUPR mulai tahun 2018. Oleh sebab itu, atas dugaan pelanggaran IMB Studio 21, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Dinas PUPR akan membawakan pelanggaran izin tata ruang Studio 21 ke rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Siantar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar.

"Kalau kita dari PUPR menganggap bangunan sudah melanggar Perda. Jadi harus ditertibkan. Dan ini tugas pemerintah kota, ini bukan tugas PUPR saja. Ini lintas sektoral," kata Musa.

Dijelaskan Musa Silalahi, pada rapat pleno TKPRD nantinya, dirinya akan memaparkan pelanggaran yang terjadi terhadap Perda. Namun Dinas PUPR terlebih dahulu melakukan survei dan merangkum pelanggaran apa saja yang terjadi.

"Dinas PUPR sendiri, akan melakukan survei dan merangkum pelanggaran bangunan terhadap Perda, hingga kemudian menuju ke eksekusi," terangnya seraya menyebut IMB pada Studio 21 minimal 12 meter dari bibir sungai. "Untuk eksekusi, koordinasi kepada OPD terkait juga. Satpol PP sebagai eksekutor. Baik bongkaran maupun penggusuran," ujarnya.

Dikatakan Musa Silalahi, anggaran untuk eksekusi sudah diajukan. Jadi eksekusi nantinya akan melibatkan lembaga lain. Unsur dari kepolisian dan TNI bila diperlukan. 

"Anggaran untuk eksekusi sudah kita ajukan. Akan libatkan polisi untuk  back up kita," ungkapnya.(alj/tribun-medan.com) 

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved